Hasil Survei LIPI: Pemilu Serentak Harus Diubah

Hasil Survei LIPI: Pemilu Serentak Harus Diubah
Ilustrasi Pemilu Serentak 2019. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / FER Rabu, 28 Agustus 2019 | 20:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Survei dilakukan dalam dua model yaitu survei publik dan survei elit atau tokoh.

Survei publik dilakukan 27 April hingga 5 Mei 2019 dengan jumlah responden mencapai 1.500 orang. Sementara survei tokoh dilakukan 27 Juni sampai Agustus 2019 terhadap 119 tokoh. Survei dilakukan melalui tatap muka di 34 propinsi untuk survei publik dan lima kota besar untuk survei tokoh. Tingkat kesalahan (margin of error) survei ditetapkan 2,53 persen.

Hasil survei menunjukkan, publik luas maupun elit atau tokoh menginginkan pemilu serentak antara Pilpres dan Pileg diubah. Hal itu karena pemilu serentak menyulitkan masyarakat.

"Alih-alih bisa memilih secara rasional kandidat yang akan memimpin negara dan mewakili mereka di parlemen, para pemilih dipusingkan dengan hal-hal teknis. Karena surat suara yang harus dicoblos terlampau banyak. Sebanyak 74 persen dari responden survei publik dan 86 persen survei tokoh setuju pemilu 2019 telah menyulitkan pemilih. Mereka setuju pemilu serentak harus diubah," kata Ketua Tim Survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Wawan Ichwanuddin, di gedung LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Wawan menjelaskan, hasil survei menunjukkan ada 46,9 persen responden setuju pemilu terpisah antara Pileg dengan Pilpres. Kemudian 34,7 persen setuju pemilu dipisah antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Sementara 6,1 persen setuju pemilu terpisah seluruhnya antara Pileg, Pilpres dan Pilkada. "Sebanyak 82 persen responden setuju pemilu serentak perlu kembali diubah,” jelas Wawan.

Hasil survei juga menunjukkan 50,5 persen responden mengaku telah mempunyai pilihan terhadap Capres dan Cawapres sejak Pasangan Calon (Paslon) ditetapkan KPU. Sebanyak 11,7 persen menentukan pilihan tiga bulan sebelum pecoblosan. Kemudian 20,2 persen menentukan pilihan satu minggu sebelum pencoblosan dan 15 persen menyatakan pilihan baru pada hari pecoblosan.

Sementara untuk Pemilu Legislatif menyebutkan ada 36 persen menyatakan telah menentukan pilihan tiga bulan sebelum pencoblosan. Kemudian 31,7 persen menyatakan memutuskan pilihan sekitar seminggu hingga sebulan sebelum pencoblosan. Sementara 28,8 persen menyatakan baru menentukan pilihan pada hari pecoblosan.

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, yang tampil sebagai pembahas dalam hasil survei menegaskan, hasil survei menunjukkan Pemilu harus tetap dilakukan secara langsung. Namun hanya formatnya yang perlu diubah. Apakah tetap bertahan dengan pemilu serentak seperti 2019 dengan beberapa perubahan atau memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional mencakup Pilpres dan Pileg untuk tingkat pusat bersamaan. Sementara pemilu lokal mencakup pilkada dan Pileg untuk anggota DPRD propinsi dan kabupaten/kota.

"Belakangan ini muncul wacana supaya dikembalikan ke MPR. Ini bertentang dengan semangat reformasi," kata Syamsuddin.

Syamsuddin berharap sistem pemilu langsung dipertahankan tetapi terus disempurnakan. Terobosan-terobosan baru yang bisa lebih menyederhankan tapi berkualitas bagi pembangunan demokrasi harus terus dilakukan.



Sumber: Suara Pembaruan