Hasil Survei LIPI

Mayoritas Masyarakat Menolak Isu Agama dalam Pemilu

Mayoritas Masyarakat Menolak Isu Agama dalam Pemilu
Ilustrasi SARA ( Foto: Beritasatu.com )
Robertus Wardi / FER Rabu, 28 Agustus 2019 | 20:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas masyarakat menolak isu agama dalam pilkada atau pemilu. Hal itu karena dapat membelah masyarakat yang bisa berujung pada perpecahan bangsa. Hal itu tercermin dari hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Survei dilakukan dalam dua model yaitu survei publik dan survei elit atau tokoh. Survei publik dilakukan 27 April hingga 5 Mei 2019 dengan jumlah responden mencapai 1.500 orang. Sementara survei tokoh dilakukan 27 Juni sampai Agustus 2019 terhadap 119 tokoh.

Survei dilakukan melalui tatap muka di 34 propinsi untuk survei publik dan lima kota besar untuk survei tokoh. Tingkat kesalahan (margin of error) survei ditetapkan 2,53 persen.

"Sebanyak 54,2 persen responden tidak setuju isu agama dipakai dalam politik. Hanya 32,9 persen responden yang setuju isu agama digunakan dalam pemilu,” kata Ketua Tim Survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Wawan Ichwanuddin di gedung LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Wawan menjelaskan, ada 67,5 persen yang tidak keberatan memilih Caleg berbeda suku, sementara yang keberatan hanya 26 persen. Kemudian, ada 52,7 persen responden tidak keberatan memilih Caleg yang berbeda agama. Hanya 41 persen yang menolak memilih Caleg yang berbeda agama.

Hasil survei juga memperlihatkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Kepercayaan tertinggi ada pada DPR sebesar 76 persen, disusul pers 66,3 persen. Keberadaan pers dibawah DPR karena tidak terlepas dari maraknya berita bohong atau hoaks selama pemilu.

"Dalam survei tokoh, sebanyak 93 persen responden memberikan skor 6-10 (dalam skala 1-10). Artinya cenderung setuju penyebaran hoax selama pemilu 2019 cenderung masif. Hanya 7 persen yang memberikan penilaian pada skor 1-5. Maraknya berita hoax karena ketidakmampuan media arus utama (mainstream) untuk menandingi kecepatan dan luasnya jangkauan media baru yang seringkal menjadi instrumen penyebaran hoax,” tutup Wawan.



Sumber: Suara Pembaruan