Gelar Konvensi Pilkada 2020

PSI Ingin Bangun Sistem Politik Tanpa Mahar dan Transparansi

PSI Ingin Bangun Sistem Politik Tanpa Mahar dan Transparansi
Ketum PSI Grace Natalie saat konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019. ( Foto: Istimewa / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FER Kamis, 29 Agustus 2019 | 20:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar konvensi di sejumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menjaring kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Jika lolos konvensi, maka bakal kandidat kepala daerah akan mendapat dukungan resmi PSI tanpa membayar satu rupiah pun.

"Siapa saja boleh mendaftarkan diri. Bagi mereka yang dinyatakan lolos dalam konvensi ini akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun,” kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam konferensi pers di DPP PSI, Jakarta, Kamis (29/8/ 2019)

Grace mengatakan, sudah menjadi rahasia umum dalam politik mengenai keberadaan mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Namun, kata Grace, mahar politik ini sulit dibuktikan sehingga tidak bisa ditindak oleh aparat penegak hukum.

"Persoalannya kita tidak mungkin mengharapkan lahirnya kepala daerah yang bersih, berintegritas, dan berdedikasi pada kepentingan publik jika disandera proses politik seperti itu. Korupsi dimulai dari kebutuhan yang besar untuk memenuhi mahalnya ongkos politik. Solusinya tidak bisa sebatas seruan moral dan pencegahan. Harus ada upaya serius untuk menghentikan,” jelas Grace.

Langkah itu harus dimulai dari partai politik. Menurut Grace, harus ada keseriusan parpol untuk benar-benar memastikan kontestasi Pilkada berada di jalur yang bersih dan transparan.

"Karena itu PSI menggagas sebuah mekanisme pencalonan dalam Pilkada 2020 di mana tidak ada lagi ruang untuk praktik mahar. Mekanisme itu adalah konvensi,” ujar Grace.

PSI, kata Grace juga mengajak publik terlibat dalam proses menentukan kandidat kepala daerahnya. Publik diberi kesempatan memberikan masukan dan saran terkait kandidat.

"Selain itu, panel juri independen dilibatkan dalam tahap seleksi wawancara untuk menguji kesesuaian DNA, visi dan misi kandidat. Mereka terdiri dari akademisi, pegiat sosial, aktivis, tokoh masyarakat yang tidak diragukan kapasitas dan integritasnya,” tutur Grace.

Dengan mekanisme yang transparan ini, Grace menegaskan, PSI yakin kualitas pemimpin daerah yang dilahirkan bakal jauh lebih baik daripada proses pencalonan di 'ruang-ruang gelap' yang tak bisa diakses publik.



Sumber: BeritaSatu.com