KPU: Batas Terakhir Penyerahan LHKPN Caleg Terpilih 7 September

KPU: Batas Terakhir Penyerahan LHKPN Caleg Terpilih 7 September
Gedung MPR, DPR, dan DPD. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Sabtu, 31 Agustus 2019 | 21:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Ilham Saputra mengingatkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih baik DPR RI dan DPD RI untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 7 hari setelah ditetapkan menjadi anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024. Mengingat penetapan pada hari ini, Sabtu (31/8/2019), maka batas terakhir penyerahan LHKPN) tersebut pada 7 September 2019 mendatang.

"Kami berharap bagi DPR RI (termasuk DPD) yang belum menyerahkan LHKPN, 7 hari kalender setelah penetapan, di tanggal 7 September, kita tunggu, karena itu hari terakhir untuk menyerahkan LHKPN ke KPU baik secara kolektif atau sendiri-sendiri," ujar Ilham Saputra di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Ilham mengatakan LHKPN merupakan salah satu syarat harus dipenuhi caleg untuk dilantikan sebagai DPR RI dan DPD terpilih. Jika tidak menyerahkan LHKPN sampai pada tanggal 7 September, maka yang bersangkutan tidak diusulkan untuk dilantik menjadi anggota DPR dan DPD RI. "Jika sampai 7 September tidak menyerahkan LHKPN, maka kami tidak memberikan nama yang bersangkutan untuk dilantik oleh Presiden sampai kemudian menyerahkan LHKPN," jelas Ilham Saputra.

Ilham berharap DPR dan DPD RI terpilih yang belum menyerahkan LHKPN bukan karena tidak mau menyerahkan LHKPN, namun karena harus memenuhi syarat administrasi dari KPK. "Saya berharap LHKPN ini belum dilaporkan karena memang persoalan administrasi KPK, bukan karena ketidakinginan atau keengganan calon anggota terpilih untuk tidak melaporkan LHKPN," ungkap Ilham Saputra.

KPU, lanjut Ilham, juga akan proaktif meminta partai politik agar mendorong para kadernya yang terpilih segera melaporkam LHKPN. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta LHKPN dari anggota DPD yang belum menyerahkan LHKPN.

Menurut Ilham, LHKPN ini penting sebagai bagian dari transparansi anggota legislatif sehingga publik bisa mengetahui harta kekayaan yang bersangkutan. Dengan adanya laporan LHKPN ini, kata dia, bisa mencegah mereka melakukan korupsi. "Ketika kita bekerja sebagai anggota DPR atau DPD, kan bisa dilancak semuanya jika ada potensi korupsi sehingga kami mengingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena kita bisa melacak berdasarkan laporan LHKPN tersebut," pungkas Ilham Saputra.

Sebagaimana diketahui, per tanggal 30 Agustus 2019, sudah ada 485 dari 575 calon DPR RI terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN atau sebesar 84,35 persen. Sedangkan 90 orang calon terpilih belum menyerahkan LHKPN. Semetara anggota DPD RI terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN sebanyak 105 orang (77,2 persen) dari 136 anggota DPD RI.



Sumber: BeritaSatu.com