Anggota Terpilih Ingin DPD Miliki Kewenangan Lebih Luas

Anggota Terpilih Ingin DPD Miliki Kewenangan Lebih Luas
Anggota DPD terpilih dari Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, menerima SK Penetapan Anggota DPD dari Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (31/8/2019) ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / WM Sabtu, 31 Agustus 2019 | 21:27 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha menyebut bahwa DPD harus melakukan gebrakan agar eksistensinya semakin terasa di tengah masyarakat. Menurut Rachman, kewenangan DPD perlu ditingkatkan khususnya dalam hal penyusunan dan penetapan Rancangan Undang-Undang.

“Kami ingin agar DPD mempunyai kewenangan yang lebih besar seperti dalam hal penyusunan Rancangan Undang-Undang. Kita akan lakukan gebrakan ini nantinya," ujar Rachman saat ditemui di sela-sela Rapat Pleno Penetapan Calon DPR dan DPD Terpilih di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Diketahui, KPU telah menetapkan 136 anggota DPD terpilih dari 34 Provinsi di Indonesia. Mereka akan dilantik pada 1 Oktober mendatang bersama dengan anggota DPR.

Rachman mengakui, selama ini DPD hanya berfungsi memberikan pertimbangan saat proses penyusunan dan pengesahan RUU. Begitu juga dalam proses penetapan anggota yang akan mengisi sejumlah pimpinan lembaga negara seperti penetapan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lainnya

Rachman berharap ke depannya, DPD tidak hanya memberikan pertimbangan namun juga ikut dalam proses pengesahan dan penentuan para pimpinan lembaga negara.

"Dalam penyusunan RUU, selama ini DPD hanya selalu memberikan pertimbangan tapi pertimbangan itu tidak selalu diakomodir,” katanya.

Untuk mewujudkan perluasan kewenangan ini, lanjut Rachman, memang tidak mudah. Pasalnya, perlu ada perubahan atau amendemen konstitusi yang memberikan kewenangan lebih kepada DPD dibanding sebelumnya. Saat ini kewenangan DPR dan DPD sudah ditentukan dalam konstitusi yaitu Undang-undang dasar (UUD).

“Perlu dilakukan amendemen konstitusi, sehingga kewenangan DPD tidak lagi hanya memberikan pertimbangan, namun juga menyusun sebuah undang-undang,” jelas legislator terpilih yang masih belum berusia 40 tahun tersebut.

Dengan kewenangan yang lebih luas itu, Rachman yakin aspirasi daerah bisa lebih tersalurkan di kancah nasional. Karena DPD saat ini lebih merepresentasikan daerah dibanding DPR karena anggota DPD dililih oleh masyarakat di satu provinsi tanpa dibatasi oleh daerah pemilihan (dapil) seperti yang terjadi di DPR.



Sumber: BeritaSatu.com