Koalisi Jokowi Kuasai 60,69% Kursi DPR

Koalisi Jokowi Kuasai 60,69% Kursi DPR
Bakal Capres Joko Widodo (tengah) bergandengan tangan dengan sembilan ketua umum partai pengusung seusai mengumumkan calon wakil presiden pendampingnya dalam Pilpres 2019, di Jakarta, 9 Agustus 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Robertus Wardi / FMB Minggu, 1 September 2019 | 09:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan kursi masing-masing partai politik (Parpol) yang lolos masuk parlemen pada Sabtu (31/8/2019). Ada sembilan parpol yang lolos masuk DPR yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Dari parpol yang lolos tersebut, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin menguasai 60,69% atau 349 kursi di DPR. Mereka terdiri atas PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.

Hasil penetapan KPU memperlihatkan PDIP memperoleh 128 kursi (22,26%), Golkar 85 kursi (14,78%),‎ Nasdem 59 kursi (10,26%), PKB 58 kursi (10,09%),‎ dan PPP 19 kursi‎ (3,30%).

Dengan hasil tersebut, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto menjamin pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua (2019-2024) akan lebih stabil dan efektif. Dia menegaskan itu karena dirinya selaku ketum partai pemenang kedua di parlemen. Bersama anggota KIK Jokowi-Amin tidak akan mendapat kesulitan dalam mengeksekusi berbagai program ke depan.

"Dengan kemenangan yang ada, saya jamin Presiden Joko Widodo pada masa jabatan kedua akan lebih gencar dalam mengejar reformasi kebijakan. Kita punya‎ dukungan kuat di parlemen. Kami juga mengendalikan sebagian besar pemerintah daerah dan daerah parlemen," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer Muhammad Qodari mengemukakan jika mau aman dan stabil, Jokowi harus menambah satu anggota koalisi baru. Bahkan bisa tambah dua anggota koalisi lagi sehingga dukungan di parlemen lebih dari 70 persen.

"Jokowi pasti tetap waswas kalau kursi di parlemen cuma 60% persen seperti sekarang,” kata Qodari.

Dia melihat dukungan itu sangat rentan. Jika salah satu anggota koalisi saja yang lari atau keluar dari koalisi maka dukungan terhadap pemerintah berada di bawah 50 persen. Kondisi ini sangat berbahaya bagi Jokowi dalam menyukseskan berbagai kebijakan yang harus mendapat persetujuan parlemen.

Di sisi lain, loyalitas dan disiplin dari lima anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) saat ini bervariasi. Kondisi itu menyulitkan Jokowi dalam mengambil kebijakan penting.

“Maka ya tambah minimal satu partai bahkan dua partai,” jelas Qodari.

Menurutnya,‎ partai yang bisa diajak bergabung adalah Gerindra dan Demokrat. Jika tambah satu cukup Gerindra. Sementara jika tambah dua, Gerindra dan Demokrat harus diajak. 



Sumber: Suara Pembaruan