Jelang Fit and Proper Test, Desmon: Biasa, Lobi-lobi Capim KPK

Jelang Fit and Proper Test, Desmon: Biasa, Lobi-lobi Capim KPK
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (dua kanan), bersama sejumlah anggota pansel kpk bersiap menyerahkan nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin 2 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / WM Selasa, 3 September 2019 | 22:36 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa mengakui bahwa biasa bagi pihaknya menerima calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berusaha melakukan lobi jelang fit and proper test calon pimpinan (capim) lembaga itu.

"Kalau lobi, kenal, itu biasa saja. Periode lalu Abraham Samad datang. Bambang (Widjojanto, red). Kalau periode ini ada beberapa orang yang ketemu saya," kata Desmond, Selasa (3/9/2019).

Desmond mengklaim tidak ada upaya atau janji tertentu yang diberikan oleh para tokoh yang berminat bekerja di KPK itu kepada para legislator. Semisal menjanjikan perlindungan bila terpilih jadi komisioner KPK.

"Gerindra itu tidak ada (lobi-lobi, red). Kalau partai lain saya tak tahu," katanya.

Sementara soal fit and proper test sendiri, DPR masih menunggu Presiden Jokowi menyerahkan daftar nama calon. Dan kemungkinan besar Komisi III DPR akan kesulitan memprosesnya bila diserahkan setelah tanggal 7 September 2019.

"Ini semua tergantung presiden. Mau cepat selesai, serahkan secepatnya, sebelum tanggal 7. Agar masih punya agenda ke tanggal 24 September. Kalau diserahkan tanggal 26 September, 23 September, ya tak mungkin lagi diproses," kata Desmon.

Sebab untuk diketahui, menurut Desmond, DPR setidaknya butuh waktu 14 hari kerja untuk memproses para capim KPK. Sementara tugas anggota dewan ini akan berakhir pada akhir bulan ini.

Sehingga, menurut Desmond, bila memang presiden tak segera mengirimkan daftar nama calon, kemungkinan capim KPK baru akan dipilih oleh DPR RI periode 2019-2024.

"Kalau diserahkan jatuhnya tanggal 26, 14 hari kerja untuk memprosesnya, kita tidak punya waktu untuk memproses di periode ini. Berarti DPR yang akan datang yang melakukannya," kata Desmon.



Sumber: BeritaSatu.com