Revisi UU MD3 Harus Akomodasi Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan

Revisi UU MD3 Harus Akomodasi Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan
Suasana sidang uji materi Undang-Undang No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 3 Mei 2018. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Yustinus Paat / YS Senin, 9 September 2019 | 16:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi meminta DPR memasukkan keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan legislatif baik MPR, DPR, dan DPD dalam revisi Revisi UU MD3. Apalagi, kata Veri ada rujukan hukumnya, yakni Putusan MK 82/PUU-XII/2014.

"Revisi UU MD3 seharusnya bukan hanya soal kepentingan parpol untuk mendapat jabatan di posisi pimpinan legislatif, tetapi juga harus membahas isu-isu krusial seperti keterwakilan perempuan di level pimpinan," ujar Veri di
Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2019).

Menurut Veri, keterwakilan perempuan di level pimpinan dan alat kelengkapan dewan juga merupakan perintah Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014. MK, dalam putusan tersebut menyebutkan ada keterwakilan perempuan di level pimpinan dan alat kelengkapan dewan.

"Karena itu, revisi UU MD3 harus menjadi putusan MK Nomor 82 sebagai rujukan hukumnya," tandas dia.

Veri pun meminta DPR untuk mematuhi putusan MK tersebut sehingga perempunan mempunyai peluang menduduki jabatan pimpinan di parlemen. Jika tidak, kata dia, DPR bisa diduga tidak mau menjalankan putusan MK.

"Jika putusan MK tidak dijalankan, maka DPR bisa dituduh tidak melanggar aturan perundang-undangan," pungkas dia.

Veri mengungkapkan, putusan MK itu merupakan hasil uji materi UU MD3 yang diajukan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan politikus Khofifah Indar Parawansa. Veri, yang saat itu menjadi kuasa hukum Rieke dan Khofifah, mengajukan uji materi Pasal 97 ayat 2, 104 ayat 2, 109 ayat 2, 115 ayat 2, 121 ayat 2, 152 ayat 2, dan 158 ayat 2, UU MD3.

 



Sumber: Suara Pembaruan