OSO: Kewenangan Kurang Tetapi Tuntutan Terhadap DPD Besar

OSO: Kewenangan Kurang Tetapi Tuntutan Terhadap DPD Besar
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara dialog tersebut membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD selama masa jabatan mereka 2014-2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Yustinus Paat / JAS Selasa, 10 September 2019 | 16:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang menyebutkan salah satu tantangan DPD saat ini dan waktu akan datang adalah kewenangan DPD yang terbatas. Sementara tuntutan agar DPD berbuat lebih banyak dalam kaitannya dengan kepentingan daerah sangat besar.

"Tantangannya adalah kewenangan yang belum cukup, masih selalu kayak main petak umpet (dengan DPR), tetapi itulah namanya politik. Kewenangannya kurang tetapi tuntutannya begitu besar untuk DPD," ujar OSO dalam acara "Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI" di Kompleks DPR, Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam kewenangan yang terbatas tersebut, kata OSO, DPD masih bisa berbuat sesuatu untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Hal ini, menurut OSO, tidak terlepas dari upayanya membangun DPD dengan menggunakan cara "5S".

"S pertama strategic, mau dibawa ke mana DPD? S kedua structure, struktur organisasi DPD itu seperti apa? S ketiga skill, the right man and the right place dalam melaksanakan tugas-tugasnya. S keempat system karena kalau enggak punya sistem akan amburadul. S kelima adalah speed and target. Target apa yang dicapai dalam 5 tahun bekerja dan kecepatan seperti apa yang dilakukan dalam triwulan?" jelas dia.

OSO kemudian menyebutkan sejumlah hal yang sudah lakukan DPD periode 2014-2019. Pertama, kata dia, DPD ikut berjuang sehingga tranfer dana dari pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat. Bahkan DPD mengawal penyaluran dana desa yang telah mencapai Rp 247 triliun.

"Kedua, bersama DPR merevisi perubahan kedua UU MD3 di mana sejak Maret 2018, DPR RI mendapat tambahan tugas dan wewenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah," tutur dia.

Ketiga, lanjut OSO, DPD juga telah mengundang duta-duta besar agar berperan aktif menarik investornya untuk berinventasi di sebuah daerah. Keempat, DPD juga membantu menfasilitasi pemerintah daerah dalam sengketa dengan perusahaan seperti kasus PT Freeport dan Inalum.

"Kelima, melakukan hubungan bilateral parlemen dengan negara sahabat, contoh dengan federasi Rusia dan lain-lainnya dan terakhir melakukn pengawasan Pilkada Serentak dan pengawasan Pilpres dan Pileg tahun ini,"ungkap dia.

Lebih lanjut, OSO berpesan kepada DPD terpilih (periode 2019-2024), agar bekerja fokus untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Menurut dia, banyak hal baik sudah sudah dibuat dan dirintis oleh DPD sekarang untuk diteruskan dan dilanjutkan.

"Jadi, DPD baru nanti fokuslah memperjuangkan kepentingan daerah. Hal-hal buruk tidak perlu dilanjutkan, tetapi hal-hal baik yang sudah dirintis DPD sekarang, dilanjutkan dan diteruskan," pungkas OSO.



Sumber: BeritaSatu.com