Kinerja Positif DPD dengan Kewenangan yang Terbatas

Kinerja Positif DPD dengan Kewenangan yang Terbatas
Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Siswono Yudo Husodo yang mewakili Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pada acara dialog bertema "Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD periode 2014-2019" di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/09) ( Foto: beritasatu,com / Nurlis E Meuko )
Nurlis E Meuko / NEF Rabu, 11 September 2019 | 10:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kendati kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 dinilai sudah membaik, namun kewenangan yang terbatas membuat langkahnya terhambat. "Peran DPD perlu dioptimalkan," kata Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, pada dialog interaktif yang berlangsung di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/09).

Acara dialog ini adalah kerjasama Beritasatu‎ Media Holding dan DPD RI. Bertema "Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD periode 2014-2019", dialog ini menghadirkan pembicara Ketua DPD yang sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Siswono Yudo Husodo yang mewakili Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta Airlangga Hartato selaku Ketua Umum Partai Golkar.

Pada kesempatan itu, Oesman Sapta Odang yang akrab disapa OSO, menjelaskan beberapa penguatan yang sangat dibutuhkan oleh DPD. Di antaranya adalah wacana penguatan peran DPD RI dalam konstitusi dalam kerangka mekanisme cheks and balances perlu mendapat perhatian serius dan konprehensif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan akademisi.

Selain itu, OSO menambahkan, sinerga DPD dengan DPR-RI terutama dalam pembentukan legislasi perlu dioptimalkan hingga sampai pada tahap penandatanganan persetujuan rancangan undang-undang. "Bisa saling mengisi dan melengkapi, jadi kualitas dan kuantitas legislasi nasional menjadi lebih baik," kata OSO. Ia menambahkan juga tentang peningkatan kemitraan DPD dengan pemerintah pusat, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat direspon dengan cepat.

Terkait dengan fungsi anggaran, OSO mengatakan, perlu ditegaskan keterlibatan DPD secara aktif. "Yaitu, pertama dalam proses perrencanaan masing-masing daerah, kedua dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN di DPD RI, dan ketiga dalam pembahasan di DPR RI," kata Oso.

Sedangkan dalam fungsi pengawasan, kata OSO, juga masih perlu ditegaskan supaya DPD secara aktif melakukan seluruh tahapan proses pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan kepentingan daerah. "Khususnya pelaksanaan dana transfer daerah, dan dana desa, serta pelaksanaan otonomi daerah," kata OSO.

Kendati kewenangan yang terbatas, OSO mengatakan, DPD periode 2014-2019 dapat menghasilkan sejumlah kinerja yang positif untuk rakyat. Sebagai contoh adalah Dana Transfer Daerah yang sudah cukup besar dengan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. "Bahkan sudah mencapai Rp275 triliun. Kita harapkan terus meningkat," katanya.

DPD juga menghasilkan sejumlah RUU yang mendesak untuk dibahas. Di antaranya tentang wawasan nusantara, pengelolaan kawasan perbatasan, daerah kepulauan, peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan kekayaan negara, pemerataan pembangunan daerah, etika penyelenggara negara, ekonomi kreatif, bahasa daerah, perlindungan pasien, guru dan dosen, kedaulatan pangan serta penanggulangan bencana.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto mengakui kinerja DPD semakin membaik. Ia mencontohkan tentang tugas baru DPD yaitu memonitor dan mengevaluasi berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Perda (Raperda). Dengan tugas ini, DPD sebagai supervisi dalam mengharmonisasikan berbagai Perda.

"Ini penting untuk iklim investasi di daerah-daerah. Kalau banyak Perda yang tidak sesuai konstitusi akan menyulitkan investasi di daerah-daerah," jelas Airlangga yang juga Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siswono Yudo Husodo menilai juga menilai kinerja DPD dalam lima tahun terakhir ini sudah membaik. “Kalau masih ada kritikan, itu karena peran DPD masih berkurang. Maka perlu dipikirkan tambahan kewenangan DPD agar bekerja maksimal,” tegas mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia pada jaman Presiden Soeharto ini.



Sumber: BeritaSatu.com