DPD Perlu Memaksimakan Kewenangan yang Ada

DPD Perlu Memaksimakan Kewenangan yang Ada
Suasana Sidang Tahunan MPR DPR DPD RI 2019, di Jakarta, Jumat (16/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / AMA Rabu, 11 September 2019 | 12:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Akhmad Muqowam mengimbau kepada semua anggota DPD periode 2019-2024 untuk benar-benar memaksimalkan kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi dan Undang-Undang. Salah satu peran penting yang mesti diimplementasikan oleh DPD adalah melakukan pemantauan dan pengawasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“Hari ini peran pemantauan dan pengawasan perda dan raperda harus dimaksimalkan oleh DPD RI periode depan, harus menjadi implementatif bagi daerah, jangan bicara amandemen dahulu tapi kita memaksimalkan kewenangan yang sudah ada,” ujar Muqowan dalam acara “Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI Periode 2014-2019” di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Muqowan menegaskan, DPD mempunyai peran penting dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini. Bahkan dia menilai jika DPD bersama DPR dan MPR bekerja dengan baik, maka semua persoalan bangsa ini akan selesai. Pasalnya, muara dari persoalan bangsa Indonesia berada di Senayan yang diisi oleh DPR, DPD, dan MPR.

“Penyelesaian persoalan bangsa ini ada di Senayan. Karena legislasi ada di sini, anggaran ada di sini, pengawasan ada di sini (yang diisi oleh DPR, DPD dan MPR). Karena itu, kalau kita mau mengevaluasi bangsa ini, pertama, senayan seperti apa dulu. Hati Indonesia ini ada di senayan. Kalau hati senayan ini jelek, maka turunan ke bawahnya jelek juga,” tandas dia.

Dalam konteks ini, kata Muqowan, koordinasi antara DPR dan DPD merupakan sebuah keniscayaan dengan tetap konsisten pada kewenangannya masing-masing. DPD sebagai wakil daerah harus mampu membawa persoalan atau kepentingan daerah ke tingkat pusat, sementara DPR harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral bangsa ini yang merupakan kewenangan DPR.

“Hubungan antara DPD dan DPR harus terus bersinergi, sama-sama bekerja untuk NKRI karena penyelesaian persoalan bangsa ini ada di tangan di DPR dan DPD,” tegas Muqowam.

Terkait kewenangan DPD, Muqowan mengharapkan semua pihak tetap berpijak pada UUD 1945 untuk memaknai kewenangan DPD secara banar dan apa adanya. Meskipun dia mengakui bahwa kelahiran DPD tidak secara iklas diterima oleh semua pihak di MPR dan tidak dengan SOP yang jelas.

“Tetapi kita lupakan sejarah itu karena keberadaan DPD sudah dijamin oleh Pasal 22C dan 22D UUD 1945, ditambah lagi dengan UU MD3, serta Tatib di DPR, DPR dan MPR. Kita harapkan DPD lebih baik ke depannya, benar-benar wakil kepentingan daerah di pusat,” pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com