Revisi UU KPK, Presiden: Jangan Bahas yang Tak Perlu

Revisi UU KPK, Presiden: Jangan Bahas yang Tak Perlu
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Novy Lumanauw / YUD Rabu, 11 September 2019 | 17:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tidak ada pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya terganggu. Hal tersebut diutarakan Presiden terkait pembahasan Revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kepala Negara mengaku sudah menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi Undang Undang KPK serta telah meminta pendapat kalangan pakar dan pihak kementerian terkait.

“Kita baru melihat DIM-nya terlebih dulu. Nanti, kalau Surat Presiden kita kirim ke DPR, besok saya akan sampaikan,” kata Presiden Jokowi di Jakarta International Expo (JIEX), Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Presiden Jokowi menyatakan akan mempelajari DIM Revisi UU KPK itu, satu per satu sebelum disampaikan kepada DPR.

“Nanti, baru disampaikan kenapa ini ‘ya’ kenapa ini ‘tidak.’ Karena tentu, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,” katanya.

Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk membahas Revisi UU KPK, meskipun sebenarnya masa tugas DPR RI, periode 2014-2019 akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Itu urusan DPR,” kata Presiden Jokowi.



Sumber: Investor Daily