Gerindra Tolak Revisi UU KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Jumat, 13 September 2019 | 15:11 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partai politik itu menolak revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK, karena beberapa poin revisinya dianggap dapat melemahkan institusi KPK.

"Setelah melihat lampiran Surat Presiden yang diterima DPR dan pembahasan rapat kerja dengan Menkumham pada Kamis malam (12/9), Partai Gerindra sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius menolak revisi UU KPK," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Ia menjelaskan, Raker Badan Legislasi DPR dengan pemerintah pada Kamis malam (12/9/2019) dan membaca Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah, ada kecenderungan bukan memperkuat KPK namun melemahkan institusi itu.

Ia mencontohkan dalam pasal 37a UU Nomor 30/2002 perihal pembentukan Dewan Pengawas, yang ditunjuk pemerintah sehingga dianggap rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK.

"Seandainya dalam pembahasan nanti dalam pasal 37a, kami mengusulkan Dewan Pengawas mewakili dua orang dari legislatif, dua dari eksekutif, dan satu dari yudikatif," ujarnya.

Ia mengatakan sejak awal partai politik ini sudah memperingatkan bahwa jika revisi UU KPK bisa melemahkan institusi KPK maka Gerindra akan serius mempertimbangkan untuk menolak.

Menurut dia, revisi UU KPK saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR sehingga anggota Fraksi Gerindra DPR masih terus memantau perkembangan pembahasannya di Baleg.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan teman-teman di Baleg dan Ketua Umum Partai Gerindra serta teman-teman di partai lain," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga usulan perubahan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Salah satunya terkait keberadaan Dewan Pengawas yang memang perlu ada karena semua lembaga negara seperti presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balance saling mengawasi untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Presiden menilai di internal KPK perlu ada Dewan Pengawas tapi anggotanya diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

Anggota Dewan Pengawas dijaring Panitia Seleksi dan pengangkatannya dilakukan presiden.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Harapan Komisi III DPR kepada 5 Capim KPK Terpilih

Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin berharap 5 Capim KPK yang terpilih bisa menjalankan tugasnya sesuai undang-undang.

NASIONAL | 13 September 2019

Firli Jabat Ketua KPK, Presiden Jokowi: Kewenangan DPR

Presiden Jokowi menegaskan, proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kewenangan DPR.

NASIONAL | 13 September 2019

Fahri Hamzah Usulkan Pimpinan KPK Saat Ini Segera Demisioner

Fahri meminta masyarakat memberi kepercayaan pada pimpinan baru KPK sambil diawasi Hentikan demonstrasi, dan renungkan kembali makna bekerja untuk negara.

NASIONAL | 13 September 2019

Fahri Hamzah: Saatnya Jokowi Pimpin Sendiri Pemberantasan Korupsi

Dengan revisi UU KPK ini nanti, mari kita songsong kerja pemberantasan korupsi yang sistemik.

NASIONAL | 13 September 2019

PKB Tradisikan Kalender Hijriah untuk Peringati Haul Gus Dur

"Mulai dari haul ke 10 ini, PKB akan melaksanakan Haul Gus Dur dengan hitungan hijriah."

POLITIK | 13 September 2019

Malam Ini, DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU KPK

Baleg DPR RI bersama pemerintah Kamis (12/9/2019) malam menggelar rapat untuk membahas revisi UU KPK, Kamis (12/9/2019) malam.

POLITIK | 12 September 2019

Ilham Habibie Sebut Ayah Tak Pernah Berhenti Belajar

Ilham Habibie menyatakan bahwa sampai akhir hayatnya almarhum BJ Habibie tidak pernah berhenti belajar.

POLITIK | 12 September 2019

Baru Ungkap Pelanggaran Etik Firli, KPK Dipertanyakan

Menurut Hendardi yang menjadi anggota Pansel Capim KPK sikap tersebut merupakan pembunuhan karakter Firli Bahuri.

POLITIK | 12 September 2019

Lutfi Kurniawan Ingin Kembalikan KPK Jadi Lembaga Pencegahan

Lutfi Jayadi Kurniawan bertekad ingin mengembalikan KPK seperti pada niat awal pendiriannya.

POLITIK | 12 September 2019

Revisi UU KPK, Hendropriyono Sebut Tidak Ada Lembaga Superbody

Revisi UU KPK ini untuk memastikan tidak ada lembaga negara yang bersifat superbody.

POLITIK | 12 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS