Usia Perkawinan Naik Jadi 19 Tahun, PSI: Kemenangan Kaum Perempuan dan Anak
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Usia Perkawinan Naik Jadi 19 Tahun, PSI: Kemenangan Kaum Perempuan dan Anak

Sabtu, 14 September 2019 | 10:48 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi DPR yang menyetujui usulan pemerintah soal perubahan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan akan dilanjutkan ke tingkat pengesahan.

“Tentunya kami mengapresiasi kesepakatan antara DPR dan pemerintah itu ya. Bagi kami di PSI, ini adalah kemenangan besar kaum perempuan dan anak, semoga segera disahkan menjadi UU. Kami akan terus kawal isu ini,” ujar Juru Bicara PSI, Dara Nasution di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah telah mencapai kata sepakat dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pasal yang direvisi adalah pasal 7 ayat 1.

Dengan demikian, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan akan sama dengan laki-laki, yakni 19 tahun.

PSI memang sejak lama mengupayakan kenaikan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Pada 11 Desember 2018, Ketua Umum PSI Grace Natalie, mengangkat isu pernikahan anak dalam pidato politik akhir tahun di Surabaya dan secara khusus datang ke Mahkamah Konstitusi (MK), dua hari setelah pidato tersebut, untuk mendengarkan langsung putusan hakim terkait permohonan uji materi UU Perkawinan.

Di MK, Grace menyatakan UU Perkawinan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Hal yang dipersoalkan adalah, UU Perkawinan membolehkan perempuan menikah di umur 16 tahun. Sementara UU Perlindungan Anak menyebut seorang perempuan dihitung sebagai anak hingga usia 18 tahun.

Jika pernikahan anak terus dibiarkan, Grace khawatir, akan banyak perempuan yang akan kehilangan hak untuk mengakses pendidikan dan rentan terhadap kekerasan.

"Kalau terjadi pernikahan di umur 16 tahun maka ia akan kehilangan hak-haknya sebagai anak termasuk hak pendidikan, dilindungi dari kekerasan, sementara pernikahan di usia dini itu sangat berpotensi menimbulkan kekerasan rumah tangga," kata Grace.

Perhatian PSI terhadap pernikahan anak bukan tanpa alasan. Data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan 25 persen perempuan muda (usia antara 20 – 24 tahun) mengaku menikah sebelum usia 18 tahun. Realita ini menempatkan Indonesia sebagai Negara penyumbang angka pernikahan tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Dara berharap, DPR akan peka dengan RUU lain yang lebih mendesak, yakni RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Mengutip aduan yang masuk ke LBH Apik Jakarta, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama 3 tahun terakhir (2016-2018), dengan total aduan 128 kasus. Apalagi sejak tahun 2014, Komnas Perempuan menyatakan Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual.

“Semoga hati nurani anggota DPR terketuk untuk segera mengesahkan RUU P-KS. RUU ini sangat penting, Indonesia sudah masuk darurat kekerasan perempuan sejak 2014. Kami berharap ini jadi bahan pertimbangan,” tandas Dara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Serentak, PDIP Terbuka Koalisi dengan Gerindra dan PKS

PDIP membuka diri ke semua parpol di Pilkada 2020.

POLITIK | 14 September 2019

Wakil Wali Kota Medan Maju Pilwakot Lewat PDIP

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga sudah mengambil formulir di PDI Perjuangan.

POLITIK | 14 September 2019

Anggota Komisi III: Masih Ada Waktu Selesaikan RUU KPK

Cepat tidaknya proses revisi undang-undang tergantung situasi serta cara berpikir pemerintah dan DPR.

POLITIK | 13 September 2019

Megawati Minta Hutan Kalimantan Jangan Asal Dibabat

Megawati terus menginstruksikan para kepala daerah PDIP untuk membuat hutan lindung dan kebun raya.

POLITIK | 13 September 2019

Airlangga Akan Beri Penghargaan kepada 574 Caleg Golkar

Golkar akan memberikan penghargaan kepada 574 caleg partai yang membuat partai beringin berhasil mendapatkan suara terbanyak kedua di DPR RI.

POLITIK | 13 September 2019

Jadi Anggota DPR, Johan Budi Pamitan dari Stafsus Presiden

Dengan ditetapkanya sebagai anggota DPR, maka berakhir pula tugas Johan sebagai staf khusus presiden.

POLITIK | 13 September 2019

Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Partai Gerindra menolak revisi UU KPK karena beberapa poin di dalamanya dianggap dapat melemahkan institusi tersebut.

POLITIK | 13 September 2019

Ini Harapan Komisi III DPR kepada 5 Capim KPK Terpilih

Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin berharap 5 Capim KPK yang terpilih bisa menjalankan tugasnya sesuai undang-undang.

NASIONAL | 13 September 2019

Firli Jabat Ketua KPK, Presiden Jokowi: Kewenangan DPR

Presiden Jokowi menegaskan, proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kewenangan DPR.

NASIONAL | 13 September 2019

Fahri Hamzah Usulkan Pimpinan KPK Saat Ini Segera Demisioner

Fahri meminta masyarakat memberi kepercayaan pada pimpinan baru KPK sambil diawasi Hentikan demonstrasi, dan renungkan kembali makna bekerja untuk negara.

NASIONAL | 13 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS