Masinton Optimistis Revisi UU KPK Tuntas Bulan Ini

Masinton Optimistis Revisi UU KPK Tuntas Bulan Ini
Masinton Pasaribu. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / YUD Senin, 16 September 2019 | 10:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu optimistis pembahasan revisi UU KPK akan selesai pada DPR periode ini yakni akan rampung sebelum pada 30 September 2019. Hal itu untuk memastikan agar pimpinan KPK yang baru terpilih bisa bekerja dengan undang-undang baru.

“Nanti kalau kita bahas secara intensif bersama pemerintah. Saya kira bisa selesai periode ini agar capim KPK yang baru bisa bekerja berdasarkan UU KPK yang baru," ujar Masinton di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Masinton menyatakan, revisi UU KPK bukan membentuk suatu rancangan undang-undang (RUU) seperti selama ini dilakukan. Revisi UU KPK kali ini, kata Masinton, hanya merubah beberapa pasal.

“Jadi, ini bisa diselesaikan pada masa periode sekarang ini. Revisi hanya merubah beberapa pasal yang terkait dengan sejumlah hal yakni dewan pengawas, penyadapan, status kepegawaian dan SP3. Karena ini revisi, tidak perlu waktu lama dalam menuntaskannya,” tuturnya.

Terkait dengan penyidik, Presiden telah memberikan padangannya seperti yang tertuang melalui DIM. Pemerintah menyampaikan bahwa penyidik mengikuti UU KUHAP yakni dari kepoilisian, kejaksaan dan PPNS. Oleh karena itu, status kepegawaian KPK itu harus mengikuti UU ASN.

Terkait dengan unsur yang duduk sebagai Dewan Pengawas, Masinton berpandangan untuk periode ini sebaiknya diserahkan ke Presiden. Namun untuk periode berikutnya harus ada unsur eksekutif, judikatif dan legislatif.

“Unsur legislatif bukan berarti politisi. Sama serti hakim di MK, unsurnya DPR, Presiden dan MA. Yang sekarang ini kan tidak ada latar belakang, politik kan enggak. Ini untuk pengawasan dan kontrol. Dalam semangat melakukan check and balances tak cukup antara yudukatif dan eksekutif saja,” katanya.

Masinton memastikan, bahwa revisi UU KPK tidak menghilangkan lex spesialis KPK. Dalam Revisi UU KPK, DPR tetap memberikan kewenangan lex specalis kepada KPK.

“KPK tetap bisa melakukan penyadapan seperti biasa dan melalui mekanisme dewan pengawas saja. Itu karena di dewan pengawas sudah ada berbagai unsur,” jelasnya.

Dikatakan Masinton, pemerintah dan DPR serius membahas revisi UU KPK dengan cepat. Seiring dengan DIM yang diajukan pemerintah Baleg akan mengagendakan rapat bersama menteri yang ditunjuk oleh Presiden.

Menurut Masinton, sebuah undang-undang jangan terjebak dalam narasi yang dikembangkan pihak luar. Narasinya revisi UU KPK bukan soal penguatan dan pelemahan namun undnag-undang itu dibuat untuk mengatur.

Di berbagai negara, kata politisi PDIP itu, UU korupsi beberapa kali di revisi. Bangsa ini, kata dia, harusnya bisa belajar dari negara-negara maju dalam memberantas korupsi.

“Tidak ada yang dihilangkan dalam kemandirian penyelidikan dan penyidikan di KPK. Penyidik harus bebas pengaruh dan intervensi pihak lain,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan