Civitas Akademika UGM Tuntut DPR dan Pemerintah Hentikan Pembahasan RUU KPK

Civitas Akademika UGM Tuntut DPR dan Pemerintah Hentikan Pembahasan RUU KPK
Guru Besar Psikologi UGM Prof Koentjoro membacakan pernyataan sikap Akademisi UGM pada Minggu, 15 September 2019 di halaman Balairung, Kampus UGM terkait pembahasan RUU KPK serta mendesak DPR dan Pemerintah menghentikan pembahasan karena prosedur dan substansinya terkesan dipaksakan. ( Foto: Suara Pembaruan / Fuska Sani Evani )
Fuska Sani Evani / JEM Senin, 16 September 2019 | 15:37 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Akademisi UGM mendesak DPR dan Pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang KPK karena prosedur dan substansinya dipaksakan dan berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi serta melanggar amanah reformasi dan amanat konstitusi.

Guru Besar Psikologi UGM Prof Koentjoro yang membacakan pernyataan sikap pada Minggu (15/9/2019) di Halaman Balairung, Kampus UGM menyatakan, civitas akademika mendesak segala tindakan upaya pelemahan terhadap KPK dihentikan, mengevaluasi RUU lain yang melemahkan gerakan anti korupsi, dan mengembalikan semangat kembali ke rela demoktasi sesuai dengan amanag reformasi dan amanah konstitusi.

Alasan disampaikannya pernyataan sikap ini menurut Ketua Dewa Guru Besar UGM ini, pengajuan RUU KPK tidak mengikuti prosedur legislasidan ada uopaya sistemastus pelemahan KPK dan gerakan antikorupsi yang agresif dan brutal dalambeberapapekan terakhir.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, beberapa dosen UGM juga menyampaikan pandangannya terhadap revisi UU KPK tersebut.

Menurutnya, pengajuan RUU KPK yang tidak mengikuti prosedur legislasi, proses pemilihan capim KPK yang penuh kontroversi, bahkan teror kepada para akademisi, aktivis anti korupsi, tidak saja melemahkan KPK, namun juga melemahkan sendi-sendi demokrasi.

"Jika kondisi ini dibiarkan maka amanah reformasi dan konstitusi berada dalam kondisi amat berbahaya," ungkapnya.

Koentjoro menyebutkan, setidaknya ada beberapa poin tuntutan yang diberikan pada deklarasi ini. Pertama, menuntut kepada DPR dan Pemerintah untuk menghentikan segala tindakan pelemahan terhadap KPK.

Kedua, menghentikan pembahasan RUU KPK, karena prosedur dan substansinya yang dipaksakan berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi dan menjadi akar dari carut-marut persoalan akhir-akhir ini.

Menurutnya, semua ini terjadi dalam kondisi perekonomian yang menghadapi potensi resesi. Ketiga, mengevaluasi pembahasan RUU lain yang melemahkan gerakan anti korupsi.

Ekonom UGM, Dr Rimawan Pradipto pun menyebutkan telah mengumpulkan petisi dari 2.338 dosen yang berasal dari 33 perguruan tinnggi dari seluruh Indonesia yang menolak RUU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK. “Hingga sabtu kemarin, terkumpul 2.338 dosen yang memberi dukungan, ada 344 dosen UGM, 160 dosen UI dan 102 dosen IPB,”katanya.

Sedang pegiat Gerakan Anti Korupsi Dr Zainal Arifin Mochtar, menilai Presiden Joko Widodo tidak mendapat masukan yang lengkap terhadap rencana revisi UU KPK sehingga Presiden mendukung rencana revisi tersebut.

“Presiden tidak mendapat asupan yang cukup soal RUU ini. Kita punya kesadaran dan itikad bersama untuk mencegah usaha merampok upaya pemberantas korupsi di negeri ini,”katanya.

Zainal menyebutkan RUU KPK terlalu dipaksakan dan tidak bisa diterima lantaran prosesnya dipandang cacat formil dan materil.

Terpisah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Mahfud MD menjelaskan bahwa semua pihak memang menginginkan KPK yang kuat, baik itu Presiden maupun masyarakat sipil.

"Saya tahu, semua ingin KPK kuat. Presiden mengatakan ingin menguatkan KPK dan pihak yang menentang perubahan juga ingin KPK kuat. Nah itu kan tinggal diskusinya, yang dimaksudkan menguatkan itu konsep versi presiden atau konsep masyarakat sipil," tuturnya.

Mahfud MD juga mengatakan karena kita Negara demokrasi harusnya dipertemukan melalui proses pembahasan yang terbuka. "Sejak awal saya mengatakan bahwa menurut pasal 5 UU No 12 tahun 2011 dan pasal 96 UU No 12 tahun 2011, setiap rancangan Undang-Undang harus dibahas berdasarkan asas kerterbukaan," jelasnya.

Setiap pembahasan rancangan undang-undang harus berdasarkan asas kerterbukaan, yakni mendengarkan pendapat rakyat melalui public hearing. Mahfud MD juga menekankan untuk tidak bersifat fatalis.

"Jangan sampai muncul sikap fatalis. Kita harus bisa mengambil apa yang tersisa dari keputusan itu dan memperjuangkannya, jangan malah dibuang semua. Walaupun keputusan politik memutuskan seperti itu, kita harus menaatinya. Itulah yang terbaik dari yang telah diperjuangkan, jangan malah mengajak bubarkan KPK. Itu gak boleh, itu fatalis," tegasnya.

"Memang Negara harus mengambil keputusan, karena itulah fungsi otoritas Negara. Mengambil keputusan ataupun kebijakan jika terjadi perbedaan. Dan kita harus jaga keutuhan Negara ini dengan tunduk terhadap keputusan yang ada. Namun dalam prosesnya pun harus terbuka terhadap setiap masukan. Jadi seluruh program yang diputuskan akan menjadi milik bersama," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan