UU MD3 Diketok, Pimpinan MPR 2019-2024 Jadi 10 Orang

UU MD3 Diketok, Pimpinan MPR 2019-2024 Jadi 10 Orang
Ketua MPR Zulkifli Hasan (tiga kanan) bersama sejumlah pimpinan MPR saat pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 16 September 2019 | 18:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna tahun sidang 2019-2020 DPR mengesahkan revisi UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR/DPRD, dan DPD (MD3) yang mengatur penambahan jumlah pimpinan MPR dari 8 orang menjadi 10.

Pengesahan di rapat paripurna itu didahului dengan paparan Wakil Badan Legislasi DPR Totok Daryanto. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang lalu melaksanakan pengesahan.

"Apakah bisa kita sepakati revisi UU MD3 untuk diambil keputusan di sidang terhormat ini? Apakah revisi UU MD3 bisa disepakati menjadi UU?" tanya Fahri di ruang Rapat Paripurna, Senin (16/9/2019).

"Setuju," jawab seluruh anggota.

Fahri lalu mengetuk palu sidang tanda keputusan sudah diambil.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mewakili pemerintah di rapat itu, dalam sambutannya mengatakan alasan revisi UU itu yakni demi terwujudnya keseimbangan politik.

"Perubahan yang dimaksud untuk sesuai sila keempat untuk menjaga keseimbangan dan konstitusi guna memperkuat sistem politik yang demokratis," kata Tjahjo.

Mewakili presiden, Mendagri melaporkan pihaknya bersama-sama DPR telah membhas perubahan UU itu. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR, khususnya Badan Legislasi atas persetujuan dan pandangannya. "Sehingga bisa mencapai persetujuan bersama," tambahnya.

Dengan pengesahan RUU itu, pimpinan MPR diubah yang sebelumnya 8 orang kini resmi menjadi 10 orang.

Penambahan pimpinan MPR nantinya diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU MD3. Ketua Panja Revisi UU MD3 Totok Daryanto menjelaskan revisi dalam pasal 15 ayat 1 diubah menjadi, "Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR,"

Totok mengatakan di UU yang baru, Pemerintah dan DPR menghapus ketentuan pasal 427C yang merupakan aturan peralihan yang mengatur pimpinan MPR kembali menjadi lima setelah pemilu 2019. Sebab, dengan adanya pasal 15, komposisi pimpinan MPR yang terdiri dari perwakilan seluruh fraksi sudah diatur.



Sumber: BeritaSatu.com