Kirim Surat ke DPR, KPK Minta Penundaan Pengesahan RUU KPK

Kirim Surat ke DPR, KPK Minta Penundaan Pengesahan RUU KPK
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / CAH Senin, 16 September 2019 | 19:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada DPR terkait revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK, Senin (16/9/2019). Dalam surat itu, Lembaga Antikorupsi meminta Parlemen untuk menunda pengesahan RUU KPK. Selain itu, KPK juga meminta draf dan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut untuk dipelajari lebih lanjut.

"KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut. Kami juga meminta draf RUU dan DIM secara resmi agar dapat dipelajari lebih lanjut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (16/9/2019).

KPK meminta DPR tidak terburu-buru dan terkesan memaksakan pengesahan RUU ini. Dalam proses pembentukan UU, pemerintah dan DPR perlu mendengarkan banyak pihak, termasuk akademikus dsn masyarakat serta pihak-pihak yang terdampak perubahan aturan tersebut, dalam hal ini KPK jika menyangkut RUU KPK.

"Tentu saja dalam proses pembentukan UU perlu mendengar banyak pihak, seperti akademisi di kampus, suara masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak dari perubahan aturan tersebut. Agar pembahasan tidak dilakukan terburu-buru dan terkesan dipaksakan," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan