RUU KUHP Segera Disahkan di Paripurna DPR

RUU KUHP Segera Disahkan di Paripurna DPR
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2). ( Foto: Antara/Dhoni Setiawan )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Rabu, 18 September 2019 | 18:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Revisi UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyetujuinya.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin memimpin rapat untuk mengesahkan draf RUU tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Pandangan fraksi telah menyatakan setuju. Izinkan saya untuk memberi pengesahan untuk mengetok di dalam rapat tingkat satu Komisi III. Bisa disepakati?" tanya Aziz kepada peserta rapat yang dihadiri oleh Menkumham Yasona Laoly.

"Setuju," jawab para peserta rapat serentak.

Ketua Panja RUU KUHP Mulfahri Harahap sebelumnya membacakan laporan pembahasan revisi tersebut. Dia mengawali dengan menjelaskan penugasan dari Presiden Jokowi kepada Menkumham Yasonna Laoly, serta Komisi III dari Badan Musyawarah DPR.

Komisi III lalu melaksanakan serangkaian kegiatan sejak tahun 2015 untuk mencari masukan dan berbagai hal lainnya demi memperdalam gagasan atas substansi RUU itu.

Dilanjutkannya, pembahasan intensif sudah dilakukan dengan pemerintah sejak Oktober 2015. Lalu Tim Perumus dan Sinkronisasi dibentuk, bekerja, hingga melaporkan kerjanya pada 26 Juni 2019.

Beberapa hal yang krusial lalu dibahas khusus antara pemerintah dan DPR pada 9-15 September 2019 dan dipuncaki pada hari ini di mana 10 fraksi yang ada menyampaikan pandangan akhirnya.

"Pembahasan revisi KUHP ini memang bukan sesuatu yang mudah, karena menjadi bagian dari reformasi terhadap KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana di Indonesia," ujar Mulfahri.



Sumber: BeritaSatu.com