Debat Soal Tata Tertib, Paripurna DPD RI Ricuh

Debat Soal Tata Tertib, Paripurna DPD RI Ricuh
Ilustrasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ( Foto: Istimewa )
Robertus Wardi / YUD Rabu, 18 September 2019 | 20:11 WIB

 

‚ÄčJakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat paripurna di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Agenda rapat adalah mengesahkan perubahan Tata Tertib (Tatib). Namun rapat tidak berjalan mulus. Malah sempat terjadi kericuhan berupa saling dorong dan hujan interupsi yang tidak bisa dikendalikan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, didampingi Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) dan dua Wakil Ketua lainnya yaitu Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Kericuhan terjadi ketika Muqoawam baru saja membuka rapat paripuna.

Senator asal Riau Intsiawati Ayus memulai interupsi dengan mempertanyakan apa agenda rapat paripurna, apakah hanya mendengar laporan Badan Kehormatan (BK) mengenai Tatib atau langsung pengesahan. Namun intrupsi Intsiawati tidak ditanggapi Muqowan. Hal itu membuat anggota lain sahut-sahutan menginterupsi, tetapi tetap tidak dipedulikan Muqowam.

"Interupsi pimpinan ini cacat prosedur," ujar Numawati. "Ini pengesahan atau pembacaan laporan? Itu dulu," lanjut Intsiawati.

Senator asal Sulteng, Nurmawati Dewi Bantilan juga menyampaikan intrupsi di tengah kegaduhan. Ia terus-menerus menyampaikan interupsinya dan mengatakan agenda pengesahan tatib tidak sah.

"Ini tidak sesuai prosedur. Tanggal berapa panmusnya. Ini melanggar. Ini tidak benar. Rapat tidak sah. Ini melanggar UU. Ini melanggar MD3," kata Nurmawati.

"Panmus kapan. Coba dijelaskan panmus kapan. Ini semena-mena," tambahnya.

Lagi-lagi Muqowan tidak gubris. Ditengah hujan interupsi yang tidak henti, Muqowam malah mempersilahkan Ketua Badan Kehormatan Mervin Sadipun Komber untuk melaporkan rancangan tatib. Hujan interupsi langsung mewarnai ruangan sidang. Tiap anggota DPD langsung berteriak dengan menyalakan mikrofon di meja masing-masing.

Saat itu sejumlah anggota mulai berdiri dan pindah ke meja anggota lain. Saling tunjuk pun terjadi sehingga terjadi aksi saling dorong.

Di saat Marvin membacakan laporan BK dan Tatib, seluruh pengeras suara milik para anggota DPD tidak menyala. Situasi itu pun lagi-lagi kembali membuat suasana riuh.

Senator asal Sulawesi Utara Benny Ramdani terlihat sempat naik pitam. Ia hampir terlibat baku hantam dengan senator asal Sulawesi Barat Asri Anas. Keributan keduanya terjadi saat keduanya berdebat.

Sidang kemudian berjalan setelah disepakati Ketua BK Mervin membacakan hasil rancangan Tatib. Dia menyebut salah satu alasan perubahan TAtib adalah untuk mengakomodir Provinsi Kalimantan Utara. Jika tidak diakomodir ia menyebut senator Kalut tidak bisa dilantik pada 1 Oktober 2019.

Ia membantah pengesahan dilakukan tanpa pembahasan. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan seluruh anggota DPD periode saat ini.
"Kami bahas terbuka untuk semua di BK dan kami sudah sebar berkasnya," tutup Mervin.



Sumber: Suara Pembaruan