MUI Setuju RUU KUHP Segera Disahkan

MUI Setuju RUU KUHP Segera Disahkan
Ilustrasi pengadilan ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / WBP Kamis, 19 September 2019 | 13:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan pihaknya meminta kepada DPR untuk segera merampungkan beberapa pembahasan RUU yang belum selesai dibahas bersama pemerintah. Disamping itu, MUI juga meminta untuk menunda atau menghentikan pembahasan RUU yang dianggap masih menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Beberapa RUU yang segera dituntaskan pembahasannya adalah RUU KUHP, RUU Pesantren, dan RUU Perkoperasian. Sedangkan yang ditunda atau dihentikan pembahasannya adakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS," ujar Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

MUI juga mengajukan beberapa catatan usulan perbaikan terhadap RUU yang akan disahkan. Dia mencontohkan RUU KUHP di mana MUI memberikan beberapa catatan. Pertama, MUI mendorong penetapan hukuman mati sebagai pidana alternatif dari tindak pidana yang bersifat khusus dalam RUU KUHP.

"Kedua, perluasan delik zina yang cakupannya meliputi hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu dari keduanya terikat atau tidak terikat perkawinan, dan ketiga pemberlakuan hukum sosial, sebagai alternatif pemenjaraan," terang Zainut Tauhid Sa'adi.

Terkait RUU Pesantren, lanjut Zainut, MUI mengusulkan agar memperkuat fungsi pesantren antara lain fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, ciri khas pesantren tidak boleh dihapus untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren. "Kita juga menolak adanya formalisasi pesantren, hal ini untuk menjaga kemandirian pesantren," tutur Zainut Tauhid Sa'adi.

Terhadap RUU Perkoperasian, kata Zainut, MUI mengusulkan agar diatur juga tentang koperasi syariah. Hal tersebut untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat perkoperasian yang menggunakan sistem syariah.

"Adapun terhadap RUU PKS, MUI mengusulkan untuk ditunda atau dihentikan pembahasannya, dengan alasan karena lebih dari 50 persen materinya berbeda antara pemerintah dan DPR RI, sehingga perlu ada pendalaman lebih lanjut dan perlu menunggu pengesahan RUU KUHP karena beberapa pasal sanksi pidana dalam RUU PKS akan merujuk pasal-pasal dalam KUHP agar sinkron," pungkas Zainut Tauhid Sa'adi.



Sumber: BeritaSatu.com