KPK Ingatkan Jokowi Pilih Menteri yang Berintegritas

KPK Ingatkan Jokowi Pilih Menteri yang Berintegritas
Imam Nahrawi. ( Foto: SP/Hendro Situmorang )
Fana Suparman / CAH Jumat, 20 September 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih menteri yang memiliki rekam jejak baik berintegritas. Peringatan itu disampaikan agar tidak ada lagi menteri yang terjerat kasus korupsi.

"Bukan untuk Kementerian Olahraga saja tetapi semua menteri. Kami berharap beliau memilih menteri-menteri yang mempunyai rekam jejak yang bagus dari segi integritas," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Diketahui KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Imam merupakan menteri kedua Jokowi yang dijerat KPK. Sebelumnya, Lembaga Antikorupsi telah menjerat Idrus Marham yang ketika itu menjabat Menteri Sosial. Idrus yang juga mantan Sekjen Partai Golkar dijerat atas kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Syarif menghargai sikap Imam yang mengikuti jejak Idrus Marham yakni mengundurkan diri setelah diumumkan KPK sebagai tersangka. KPK berharap Imam juga akan koperatif dalam menjalani proses hukum.

"Kami berharap Pak Menteri kooperatif," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora dan dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum ini merupakan pengembangan kasus dana hibah KONI yang telah menjerat Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy; Bendum KONI, Jhonny E Awuy; Deputi IV Kempora, Mulyana; Pejabat Penbuat Komitmen di Kempora, Adhi Purnomo dan staf Kempora, Eko Triyanto.

Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.

Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Imam dan Miftahul Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 



Sumber: Suara Pembaruan