Menkumham Koordinasi dengan DPR Terkait Kelanjutan RUU KUHP

Menkumham Koordinasi dengan DPR Terkait Kelanjutan RUU KUHP
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) memberikan keterangan pers terkait penundaan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Jakarta, 20 Sept. 2019. ( Foto: ANTARA )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 21 September 2019 | 09:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan bakal berkoordinasi dengan DPR terkait kelanjutan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Koordinasi ini dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunda pembahasan dan pengesahan RUU KUHP.

"Nanti ada teknisnya bagaimana akan kita bicarakan di DPR. Ini kan sudah tingkat final," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Yasonna mengatakan, DPR dan pemerintah telah menyetujui revisi UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya aturan baru tersebut, pembahasan pembentukan UU yang sedang berjalan dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya.

"Untungnya kan kita sudah menyetujui UU nomor 12 tahun 2011 bahwa ada carry over," katanya.

Jokowi sebelumnya meminta Yasonna untuk mengkaji kembali pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi. Jokowi menyebut terdapat 14 pasal yang bermasalah.

Dalam konferensi pers kemarin, Yasonna membeberkan setidaknya terdapat delapan poin dalam RUU KUHP yang menimbulkan kontroversi, yakni penghinaan presiden dan wakil presiden, pembiaran unggas, mempertunjukkan alat kontrasepsi, perzinahan, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, dan tindak pidana korupsi. Dikatakan Yasonna, delapan poin tersebut menyangkut 14 pasal yang disebut Jokowi.

"Mengapa ada 14 (pasal), karena satu topik itu ada banyak pasal. Misalnya penghinaan itu tadi, kan ditambah. Penjelasan umumnya itu. Kan ditambah. Secara global ini, tapi turunannya kan ada. Misalnya, perzinahan, ada lagi turunannya, itu semua kan bagian dari itu," jelasnya.

Menurut Yasonna, pasal-pasal itu menjadi kontroversi karena publik hanya membaca pasal dan tidak membaca secara seksama penjelasan pasal per pasal. Apalagi, katanya, publik hanya membaca draf yang sebenarnya sudah banyak perubahan seiring pembahasan di DPR.

"Mungkin adik-adik baru sadar ini sudah Panja baru kaget. Draf yang lama dibuka tanpa melihat perkembangan pembahasannya. Mungkin draf setahun lalu gitu. Itu pun hanya normanya dilihat, penjelasannya tidak dilihat begitu," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan