Mervin Komber Bantah Tatib Baru DPD Jegal Calon Tertentu di Pemilihan Ketua
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mervin Komber Bantah Tatib Baru DPD Jegal Calon Tertentu di Pemilihan Ketua

Minggu, 22 September 2019 | 18:35 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) Mervin S Komber membantah adanya anggapan bahwa sejumlah aturan dan pasal dalam tatib baru DPD, bertujuan untuk menjegal calon tertentu, untuk maju dalam pemilihan Pimpinan DPD. Menurut Marvin, masuknya sejumlah pasal dari kode etik dalam Tatib baru tersebut adalah keputusan Pleno BK DPD. Para anggota BK sepakat agar penyusunan tatib didasari juga oleh kode etik DPD.

“Dasarnya itu kode etik DPD. Wajar saja dan tidak berlebihan. Semua Anggota Badan Kehormatan DPD dalam Rapat Pleno sepakat bahwa orang yang sedang dalam status tersangka dan orang yang sudah dijatuhi sanksi BK tidak bisa menjadi pimpinan DPD," kata Ketua BK DPD Mervin Komber, Minggu (22/9/2019).

Sanksi BK, kata Mervin, disampaikan dalam paripurna dan diketahui semua anggota. Putusan BK, kata dia, bertujuan agar dijalankan anggota DPD yang telah melanggar kode etik DPD.

"Rapat Pleno BK memahami bahwa saat mereka yg disanksi BK karena melanggar kode etik jadi pimpinan, bagaimana dia mau dukung BK menegakkan kode etik? Jika DPD tidak menegakkan kode etik, apa kata rakyat?" tandas dia.

Menurut Mervin, seharusnya DPD memberikan pemahaman yang baik kepada rakyat. Pleno Badan Kehormatan DPD, kata dia, memahami bahwa DPD harus komitmen pada kode etik dan Pleno BK DPD tidak ingin pimpinan nantinya berstatus tersangka atau pelanggar kode etik.

"Bagaimana para pimpinan DPD kelak mau memberikan contoh yang baik kepada rakyat jika kita tidak mengatur tata tertib sesuai kode etik dan BK DPD komitmen pada penegakkan citra dan martabat lembaga. DPD harus menjadi contoh bagi rakyat, karena DPD diisi oleh para tokoh-tokoh daerah yang berkualitas," ungkap dia.

Senator yang mewakili Provinsi Papua Barat itu menjelaskan, sejumlah pasal dalam tatib baru DPD dibahas sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang sah. Marvin merasa heran saat sejumlah anggota DPD yang hadir dan mengikuti pembahasan, berteriak menolak tatib dalam rapat paripurna. Padahal mereka turut serta dalam pembahasan tata tertib ini.

"Mereka juga tahu persis bahwa pembuatan tatib itu mengadopsi muatan yang ada di kode etik. Dan usulan mengambil pasal-pasal dari kode etik ke tata tertib ini disepakati dalam rapat pleno Badan Kehormatan dan tidak ada yang keberatan. Semua setuju. Semua ingin penegakkan kode etik DPD. Semua memahami kehendak rakyat," ungkap dia.

Lebih lanjut, Mervin membantah jika Tatib baru DPD bukan politisasi untuk menjegal bakal calon tertentu menjadi pimpinan DPD. Menurut Mervin, tuduhan tersebut tidak berdasar.

“Jadi bukan soal politisasi. Lalu malah BK DPD dituduh buat aturan untuk menjegal bakal calon tertentu. Jelas ini tuduhan tak berdasar. Sepertinya, mereka yang menolak tatib ini tidak memahami kehendak rakyat yang menginginkan parlemen bersih, yang mendukung DPD menegakkan kode etik. Silakan tanya rakyat, mau pimpinan DPD sesuai kode etik atau tidak? Rakyat pasti mendukung Badan Kehormatan DPD," ujar alumni Universitas Cenderawasih ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Adu Kuat Dua Kubu Golkar Warnai Dinamika Jelang Munas

Tarik-menarik dua kelompok ini selalu muncul menjelang Munas dan sangat memengaruhi sosok yang akan maju sebagai Ketua Umum Golkar.

POLITIK | 22 September 2019

Karhutla, Ketua DPR Dorong KLHK Bentuk Gugus Tugas

Kebakaran hutan dan lahan bisa diperkecil melalui upaya preventif yang efektif.

POLITIK | 22 September 2019

Ketua DPR dan Dua Menteri Raih Indonesia Digital Initiative Awards 2019

IDIA 2019 diserahkan langsung kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Menteri Desa-PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

POLITIK | 21 September 2019

IPW: Agus Rahardjo Cs Tidak Pantas Lagi Pimpin KPK

Jika ingin tetap bercokol di KPK seharusnya Agus Rahardjo Cs minta maaf kepada Presiden dan masyarakat untuk mengambil kembali mandat yang sudah diserahkan.

NASIONAL | 21 September 2019

Bamsoet: Anggota DPR Harus Berani Bicara dan Dekat dengan Wartawan

"DPR RI juga terus meningkatkan profesionalitas kerja menjadi lembaga perwakilan yang demokratis, dengan mengedepankan lima kriteria yang telah digariskan."

POLITIK | 21 September 2019

Menkumham: Jika Tidak Puas dengan RUU KUHP, Silakan ke MK

RUU KUHP tidak otomatis berlaku pascadisahkan. Sosialisasi dulu dua tahun.

POLITIK | 21 September 2019

Menkumham Koordinasi dengan DPR Terkait Kelanjutan RUU KUHP

Menurut Yasonna, pasal-pasal itu menjadi kontroversi karena publik hanya membaca pasal dan tidak membaca secara seksama penjelasan pasal per pasal.

POLITIK | 21 September 2019

DPR Pastikan Pengesahan RKUHP Ditunda

Kepastian penundaaan disampaikan Ketua DPR Bamsoet selain karena ada desakan dari masyarakat, juga permintaan langsung dari Presiden Jokowi.

POLITIK | 20 September 2019

Pesan Sabam Sirait kepada GKR Hemas: Jaga Kehormatan DPD dan Bersaing secara Sportif

Hemas mengatakan, ketika dirinya baru dilahirkna, Pak Sabam sudah menjadi politisi.

POLITIK | 20 September 2019

Akibat Pengesahan Tatib, Anggota Baru DPD Resah

Para anggota baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dilanda keresahan akibat pengesahan tata tertib dalam Sidang Paripurna yang ricuh beberapa hari lalu.

POLITIK | 20 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS