KPU Mendapat 5.000 Serangan Siber di Pemilu 2019

KPU Mendapat 5.000 Serangan Siber di Pemilu 2019
Ketua KPU Arief Budiman, menunjukkan berkas Caleg berstatus terpidana korupsi saat mengumumkan data terbaru nama calon legislatif (caleg) dengan status mantan terpidana korupsi yang berpartisipasi pada Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Februari 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FMB Senin, 23 September 2019 | 12:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan salah satu hal yang miris dari Pemilu Serentak 2019 adalah serangan siber yang meningkat. Arief mengaku serangan siber tersebut tidak hanya menyerang KPU sebagai institusi, tetapi juga menyerang personal Komisioner KPU.

"Saya sampaikan ada peristiwa yang agak miris, bagi kami serangan siber meningkat. Saya ingat 2019 banyak menuju KPU, serangan personal sedikit," ujar Arief Budiman saat memberikan sambutan dalam Konsolidasi Nasional Persiapan Pilkada Serentak 2020 di JCC, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Berdasarkan data yang dihimpun KPU, kata Arief, terdapat 5.000 serangan siber dengan berbagai macam tipe dengan sasaran serangan institusi KPU dan personal komisioner KPU. Arief mengaku juga mendapat banyak serengan siber yang langsung terkait pribadinya.

"Serangan itu nggak hanya serang KPU tetapi mulai serang personil KPU, tentu agak banyak menyerang Arief Budiman yang saya ini anak siapa, keturunan siapa, saya ini 'kardus', jadi serangan banyak," ungkap Arief.

Menurut Arief, serangan siber ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan menyelenggara Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Namun, kata dia, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga berbagai stakeholder pemilu agar bersama-sama memberantas dan mencegah serangan siber tersebut.

"Ini harus kita waspadai ada perubahan kultur dalam proses penyelenggaran pemilu dalam respon pemilu ditambah canggihnya teknologi, medsos berkembang pesat," tutur dia.

Lebih lanjut, Arief mengatakan catatan positif dari Pemilu Serentak 2019 harus diteruskan dalam Pilkada Serentak 2020. Catatan positif tersebut, antara lain penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, partisipasi publik yang tinggi, kepercayaan peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu tinggi yang ditandai jumlah sengketa yang semakin sedikit dan informasi pemilu yang mudah diakses oleh publik baik melalui website maupun aplikasi mobile yang disediakan KPU.

"Catatan baik yang kita raih di Pemilu 2019, saya beri pesan agar penyelenggara dapat tingkatkan di Pilkada 2020 yang berlangsung di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Bukan hal mudah karena 270 daerah itu hampir separuh wilayah Indonesia. Jadi kerja sama penyelenggara pemilu dan stakeholder yang kasih dukungan dapat diteruskan dan Pilkada 2020 bisa lebih sukses,"pungkas Arief. 



Sumber: BeritaSatu.com