Rizal Ramli: Perubahan di Indonesia Bisa Maju atau Justru Mundur

Rizal Ramli: Perubahan di Indonesia Bisa Maju atau Justru Mundur
Rizal Ramli ( Foto: Berita Satu/Herman / Herman )
Asni Ovier / AO Senin, 23 September 2019 | 21:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan, Indonesia tengah memasuki pancaroba. Namun, yang dimaksud bukan terkait dengan perubahan cuaca, melainkan perubahan politik.

Menurut mantan Menko Ekuin di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, pancaroba politik bisa diartikan perubahan menuju Indonesia maju atau justru mengalami kemunduran. Setidaknya, kata Rizal Ramli, ada lima faktor yang membuat pancaroba politik itu terjadi.

Pertama, sebut Rizal Ramli, dari aspek hukum, khususnya pemberantasan korupsi. "Isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR akan terus menjadi bola salju," ujar Rizal Ramli di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Kedua, sambung Rizal Ramli, masalah Papua yang belum tuntas. Sebab, menurut pria yang karib disapa RR itu, aparat keamanan terkesan mengaburkan masalah utama, yakni kasus rasial di asrama Papua, Surabaya, beberapa waktu lalu.

"Semua masalah itu ada sebab dan akibatnya. Seharusnya, aparat menangkap aktor intelektual penyebab kasus rasial di asrama Papua, bukan masyarakat dan mahasiswa Papua, yang menuntut keadilan," kata Rizal Ramli.

Persoalan yang ketiga, lanjut Rizal Ramli, adalah masalah ekonomi, terutama daya beli masyarakat yang semakin menurun. "Salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli adalah memberi insentif untuk menggenjot kemampuan beli masyarakat. Selain itu, jangan kenakan pajak untuk pedagang kelas menengah ke bawah. Kemudian, jangan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bagi pengguna listrik 900 VA agar mereka bisa membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok," tuturnya.

Selanjutnya, ungkap Rizal Ramli, adalah persoalan BPJS Kesehatan yang defisit dan seolah tak ada jalan keluar untuk mengatasinya, sehingga keputusannya adalah menaikan iuran. Hal ini, menurut Rizal Ramli, justru akan menambah angka kemiskinan.

"Solusi mengatasi BPJS Kesehatan yang defisit, pertama, pemerintah harus menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Rp 20 triliun. Sebab, modal awal BPJS hanya sekitar Rp 5 triliun dan BPJS seolah-olah dirancang 'gagal finansial’ sejak awal," ujarnya.

Kemudian, revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja digratiskan.

"Kemudian penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang disesuaikan dengan pendapatan pasien. Untuk penyakit menengah atas dan orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran harus cross subsidy,” sambung Rizal Ramli.

Faktor keempat dari pancaroba politik, imbuh Rizal Ramli, adalah investasi Tiongkok di Indonesia yang begitu masif seolah ada keistimewaan. "Kita harus berhati-hati dengan strategi loan to own Tiongkok. Di beberapa negara, mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu, mereka akan memilikinya," ujar Rizal Ramli.

Persoala terakhir adalah krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah sangat serius. Bahkan, dampak asap akibat karhutla itu sudah sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia. Beberapa wilayah di Sumatra dan Kalimantan juga sudah tidak layak sebagai ruang hidup. Kehancuran lingkungan ini akan terasa ke masa-masa mendatang.

Efek dari kebakaran ini akan terasa jauh ke depan. Ada studi yang mengatakan bahwa bayi-bayi yang terekspos asap kebakaran memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada yang tidak.

"Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku karhutla dan juga korporasi yang terbukti melakukan land clearing dengan cara membakar hutan dan lahan. Bagi korporasi yang kedapatan membakar karhutla, lahannya harus disita oleh negara, kemudian pemerintah membagikan lahan itu pada masyarakat agar digarap sehingga produktif dan masyarakat dapat sejahtera," tukas Rizal Ramli.

Dari kelima faktor itu, Rizal Ramli berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bisa lebih baik asalkan Presiden Jokowi memiliki kredibilitas yang kuat, tetap dipercaya masyarakat, lantaran mau mendengarkan dan memahami kegelisahan publik, dan keberpihakannya terhadap rakyat nyata.

"Esensinya dari seluruh pancaroba politik yang tengah dihadapi, semua bergantung pada kredibilitas Presiden, kepercayaan masyarakat, dan keberpihakan Jokowi terhadap rakyat nyata. Kalau dia memiliki itu, tentu masalah pancaroba politik bisa diselesaikan," kata Rizal Ramli.



Sumber: Suara Pembaruan