Pengurus Baru PDIP, Ada Mahkamah Partai dan Kuota 36% Perempuan

Pengurus Baru PDIP, Ada Mahkamah Partai dan Kuota 36% Perempuan
Menkumham Yasona Laoly menerima berkas perubahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) di kantornya Jakarta, Rabu (25/9/2019). Berkas diserahkan oleh perwakilan DPP PDIP yakni Wasekjen Utut Adianto bersama jajaran ketua yakni Eriko Sotarduga, Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, dan Sri Rahayu. ( Foto: Beritasatu Photo / Markus Sihaloho )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Rabu, 25 September 2019 | 11:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kepengurusan baru sebagai hasil Kongres V ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Struktur terbaru adalah keberadaan mahkamah partai dan kuota perempuan 36 persen di kepengurusan.

Pendaftaran dilakukan di Kantor Kemkumham Jakarta, Rabu (25/9/2019). Menkumham Yasona H. Laoly menerima langsung berkas pendaftaran. Sementara DPP PDI Perjuangan (PDIP) diwakili Wasekjen Utut Adianto bersama sejumlah Ketua DPP yakni Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Sri Rahayu.

Utut Adianto menjelaskan ada perbaikan AD/ART yang disertakan di dalam berkas perubahan. Hal itu akan menjadi pedoman kerja yang mengikat bagi semua kader PDIP. "Susunan pengurus DPP PDIP 36 nama, dari total jumlah itu, ada 13 perempuan yang berarti 36 persen keterwakilan perempuan," kata Utut Adianto.

Eriko Sotarduga menambahkan, pengurus inti DPP PDIP berjumlah 27 orang dimana sembilan orang berada di departemen yang tak terpisahkan dari DPP. Sebagai gambaran, ada tiga departemen di kepengurusan yakni bidang internal, pemerintahan, dan kerakyatan.

Mahkamah Partai
Dilanjutkan Utut, pihaknya juga mendaftarkan keberadaan mahkamah partai di berkas baru itu. Nantinya mahkamah diketuai oleh Ketua DPP Bidang Hukum.

Menurut Utut, sesuai prinsip yang diajarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, seluruh kader partai adalah laiknya keluarga besar. Sehingga setiap perselisihan, diselesaikan di internal melalui mahkamah partai. "Jadi ketika satu sama lain ada perselisihan, kita dilarang membawanya ke MK. Kami diajari Ibu Megawari untuk seadil-adilnya," kata Utut Adianto.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, pihaknya selalu mengutamakan cara musyawarah dan mufakat, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan. "Semuanya dilakukan dengan cara yang sangat obyektif," kata Djarot Saiful Hidayat.

Sebagai contoh, pada saat pencalegan Pemilu 2019, yang berselisih akan diundang hadir di DPP PDIP. Semua pihak lalu diminta menunjukkan bukti dan prosesnya direkam. Dari semua itu barulah diputuskan oleh pimpinan pusat partai.

"Ini menyangkut masalah nasib orang dan bagian dari pelaksanaan demokrasi kita di partai. Sekaligus untuk mendidik agar kita menjadi parpol yang sehat, parpol yang betul-betul objektif, betul-betul mengutamakan pendidikan karakter dari kadernya," kata Djarot menjelaskan prinsip kerja mahkamah partai itu.

Terakhir, Utut bersama para pimpinan pusat PDIP itu pun melakukan serah terima berkas secara simbolis kepada Menteri Yasona.

"Terima kasih atas penerimaan menteri dan jajaran. Besar harapan kami ini bisa diproses sehingga kami bisa lebih cepat bekerja dan membantu demi perbaikan kesejahteraan rakyat," kata Djarot Saiful Hidayat.

Menteri Yasona menyatakan pihaknya menerima dan siap memproses berkas perubahan itu. "Bila lengkap dalam satu dua hari bisa diselesaikan pemrosesannya, terkecuali bila ada masalah," kata Yasona H. Laoly.



Sumber: BeritaSatu.com