Mayoritas Fraksi Dukung Penundaan RUU KUHP
Logo BeritaSatu

Mayoritas Fraksi Dukung Penundaan RUU KUHP

Senin, 23 September 2019 | 19:13 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho, Yustinus Paat, Robert Wardy, Hotman Siregar, Carlos KY Paath, Yeremia Sukoyo / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di DPR. Enam fraksi, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, yang memiliki total 424 kursi (75,71%) mendukung sikap pemerintah. Tiga partai, yakni PAN, PKB, dan PKS dengan total 136 kursi (24,29%) ingin agar RUU KUHP disahkan.

Kalangan masyarakat, terutama para pakar hukum pidana, aktivis demokrasi, dan pengusaha, berharap agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Pemerintah dan DPR perlu mendengarkan aspirasi masyarakat itu dan menggencarkan sosialisasi sejak tahap pembahasan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendukung keputusan Presiden Jokowi yang meminta penundaan pengesahan RUU KUHP. PDIP melihat bahwa KUHP adalah fondasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga pengesahannya harus benar-benar telah mendengarkan semua aspirasi yang ada.

“Sejak awal kami mendengarkan aspirasi yang ada. Kami pun memberikan masukan juga kepada Presiden Jokowi melalui menteri sekretaris negara untuk mendengarkan aspirasi sekaligus mencermati segala perkembangan yang ada,” kata Hasto kepada SP di Jakarta, Senin (23/9).

Hal yang sama dikatakan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Golkar ingin agar sejumlah pasal yang masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat untuk dibahas lagi antara pemerintah dan DPR.

“Kami menyetujui ditunda. Ini akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR dan ditunda ke masa sidang berikutnya,” kata Airlangga.

Dikatakan, pasal-pasal yang saat ini menjadi polemik akan dibahas kembali di panitia khusus atau panitia kerja. Rumusan final nantinya harus mengakomodasi masukan dari kalangan masyarakat, karena perubahan yang terjadi bakal berdampak luas terhadap kehidupan seluruh warga negara.

Fraksi Partai Gerindra DPR juga menyambut baik penundaan pengesahan RUU KUHP yang dinilai kontroversial. “Ketika Presiden Jokowi melakukan konferensi pers untuk meminta penundaan pengesahan, Partai Gerindra menyambut baik,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra Dasco Sufmi Ahmad.

Partainya sudah lebih dahulu berupaya agar RUU KUHP yang kontroversial itu tidak segera disahkan dalam rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, hal yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan keinginan Partai Gerindra yang dari awal memang akan mempertimbangkan untuk meminta penundaan pengesahan.

Dia mengklaim, dalam pembahasan tingkat II, Partai Gerindra selalu memperjuangkan penolakan beberapa pasal yang dianggap kontroversial. Hal itu yang menyebabkan pembahasan RUU KUHP menjadi agak lama dan tertunda.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten. Pasalnya, RUU KUHP adalah usulan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dan DPR juga sudah menyetujui RUU Pemasyarakatan.

Menurut Desmond, RUU Pemasyarakatan mengatur mengenai penghukuman, sementara penghukuman itu berdasarkan hal-hal yang diatur dalam RUU KUHP. “Apalagi, fraksi-fraksi dan pemerintah sudah setuju RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan dibawa ke paripurna untuk disahkan,” katanya.

Terima Kasih
Sementara itu, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah meminta DPR menuinda pengesahan RUU KUHP. Partai Demokrat juga mendukung sikap itu dan meminta agar pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP dikaji kembali.

“RUU KUHP ini memang dibicarakan di internal Partai Demokrat. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi yang menyatakan menunda pengesahan. Kalau Fraksi Partai Demokrat melihat mana yang perlu dan tidak untuk diatur dalam RUU KUHP, mesti dikaji,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Menurutnya, penundaan tentunya akan memberi ruang yang cukup untuk membahas hal-hal kontroversial. Sebab, pihaknya tak ingin negara terlalu jauh mencampuri atau masuk ke ranah privat dan multitafsir.

“Tentu sikap kami bukan soal mendukung penundaan pengesahan, tetapi ada pada substansi yang harus diselesaikan. Kalau ditunda tanpa ada yang diubah, ya, sia-sia juga,” ujar Ferdinand.

Dia menyoroti pasal penghinaan terhadap Presiden. Menurut Ferdinand, ketentuan itu diperlukan, tetapi batasan kalimat hukumnya harus jelas. Dengan begitu, pasal tersebut tidak disalahgunakan penguasa. Misalnya, kritik rakyat atas kebijakan Presiden yang keliru tak bisa dipidana. Lain halnya jika ada yang mengubah gambar Presiden menjadi buruk dan bermuatan penghinaan.

Ferdinand menambahkan larangan menjelaskan alat kontrasepsi sepatutnya dihapus. Begitu juga dengan hewan ternak yang masuk pekarangan tetangga. “Pasal-pasal pendidikan seks, termasuk soal ternak, itu rancu dan aneh. Hapus saja. Jangan sampai nanti negara terlalu jauh urusi privasi orang, termasuk misalnya urusan bersenggama yang tata caranya diatur negara,” katanya.

Anggota Fraksi PPP, Arsul Sani menambahkan, pihaknya sangat memahami alasan Presiden Jokowi meminta penundaan pengesahan RUU KUHP. Menurutnya, sebuah RUU tak bisa disahkan apabila salah satu pihak, yakni pemerintah atau DPR, tidak menyetujuinya.

“RUU itu bisa disahkan kalau disetujui bersama. Kalau salah satu unsur, entah pemerintah atau DPR minta ditunda, ya, kita tak boleh paksakan untuk disahkan,” kata Arsul.

Sebagai fraksi pendukung pemerintahan Jokowi, Arsul memastikan pihaknya akan mendukung sikap presiden. "Kami akan mendukung yang disampaikan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Partai Hanura juga mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Hanura berpandangan, RUU itu tidak usah terburu-buru untuk disahkan selama masih banyak menimbulkan pro dan kontra.

“Sebuah keputusan tepat dari Pak Jokowi. Kami mendukung penuh, karena memang masih banyak pro dan kontra,” kata Ketua DPP Partai Hanura bidang Keanggotaan, Adrianus Garu.

Menurutnya, KUHP saat ini merupakan produk kolonial yang memang harus diubah. Namun, masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya mendukung penundaan karena masih ada sejumlah poin yang cukup resisten jika diterapkan. “Pada prinsipnya, kami setuju jika RUU KUHP ditunda dan dibahas oleh DPR baru periode berikutnya. Ada sejumlah poin yang masih bisa diperdebatkan,” kata Johnny.

Salah satu partai yang tetap ingin RUU KUHP disahkan adalah PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, permintaan penundaan pengesahan oleh Presiden Jokowi merupakan preseden buruk. Pasalnya, para anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU KUHP telah menghabiskan energi, waktu, dan anggaran dalam proses pembahasan tersebut.

Mardani menilai hanya beberapa materi dari keseluruhan pasal di RUU KUHP yang belum disekapati. Menurutnya, pasal-pasal tersebut sebenarnya bisa segera diformulasikan jika ada kemauan politik dari Presiden Jokowi. Jika tetap terjadi penundaan, maka pembahasan RUU KUHP di periode mendatang harus melibatkan partisipasi publik yang luas. RUU KUHP juga harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR periode 2019-2024.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, sebenarnya rakyat berhak mengevaluasi sebuah undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR. Mekanismenya sudah disediakan, yakni melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, apabila RUU KUHP itu mau direvisi lagi setelah disahkan, juga bisa. "Tidak ada masalah apabila RUU KUHP tetap disahkan sesuai jadwal. Sudah saatnya kita memiliki KUHP buatan sendiri,” kata Yandri. [MJS/YUS/R-14/H-14/C-6/Y-7]



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com


BERITA LAINNYA

KPU Akan Simulasi Lagi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan melakukan simulasi lagi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

POLITIK | 22 September 2021

BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS di Sejumlah Wilayah

BKN akan menjadwal ulang pelaksanaan SKD, 20-21 September 2021 di sejumlah wilayah.

POLITIK | 21 September 2021

DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK

DPR mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

POLITIK | 21 September 2021

Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan.

POLITIK | 21 September 2021

Jokowi Jadi Juri, Puan Bawakan Kuis Berhadiah Sepeda untuk Siswa di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi vaksinasi Covid-19 untuk siswa di Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021).

POLITIK | 21 September 2021

Politikus PKS Ingin Pemerintah Perhatikan Anggaran Sektor Pertanian

Politikus PKS menginginkan pemerintah agar lebih memperhatikan anggaran sektor pertanian.

POLITIK | 21 September 2021

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings