Sosialisasi RUU KUHP Minim
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sosialisasi RUU KUHP Minim

Senin, 23 September 2019 | 20:12 WIB
Oleh : Lona Olavia, Yeremia Sukoyo / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi meminta untuk penundaan pengesahan RUU KUHP karena masih ada sejumlah pasal krusial yang mendapat penolakan dan kritik keras dari masyarakat. Salah satu penyebab kerasnya penolakan dari masyarakat juga karena minimnya sosialisasi RUU KUHP.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menilai penundaan pengesahan RUU KUHP merupakan bagian dari bentuk akomodasi aspirasi publik yang ditangkap oleh Jokowi.

"Jangan lupa bahwa suara rakyat betul-betul menggemakan penolakan dan ini harus menjadi bagian pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan di DPR," kata Ismail di Jakarta, Senin (23/9).

Penundaan pengesahan RUU KUHP yang disampaikan Jokowi secara lisan belum cukup. DPR bisa saja membangkang atau tidak menghiraukan pendapat Presiden sehingga tetap mengesahkan.

"Jangan lupa, apabila DPR sudah mengesahkan, sekalipun presiden tidak setuju, dalam waktu 30 hari UU otomatis berlaku," ucapnya.

Karena itu, Ismail berharap Jokowi mengajak partai koalisi untuk mendukung penundaan pengesahan RUU KUHP. Dengan demikian penundaan juga menjadi suara partai koalisi pendukung pemerintahan di parlemen.

Ismail tidak melihat adanya kemendesakan bagi Presiden dan DPR dalam mengesahkan RUU KUHP. Pada dasarnya semua jenis tindakan kriminal sudah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

"Sekalipun memang tidak diatur KUHP misalnya, tetapi di dalam UU sektoral hal itu sudah diakomodasi. Tidak ada kekosongan hukum yang menjadikan Presiden dan DPR harus tergesa-gesa," ucapnya.

Sementara itu Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang dimotori Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai DPR dan pemerintah harus transparan, yakni menjamin keterbukaan informasi seluruh proses pembahasan revisi KUHP. "Termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan terkini dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Presiden Jokowi segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait, seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat.

Komite ahli nantinya bisa ditugaskan untuk membantu pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RUU KUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia.

Pemerintah dan DPR juga harus membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi. Hasilnya dianalisis serta bisa didiskusikan dengan publik serta melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Iklim Investasi
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana menyatakan, sudah seharusnya para pengusaha dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP agar iklim investasi dalam negeri tak terganggu. Karena hal tersebut tak dilakukan, maka kalangan dunia usaha mempertanyakan konsep RUU KUHP.

Pasal yang langsung terkait dengan dunia usaha adalah pasal tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut mengatur bahwa tanggung jawab korporasi pada pengurus, yaitu direksi dan komisaris. Namun, RUU KUHP justru memperluas jangkauannya sampai pada pihak-pihak yang berada di luar struktur organisasi.

"Ini sangat salah arah, benar-benar memberangus niat investasi,” katanya.

Danang mencontohkan korporasi yang sudah go public, maka para pemegang saham juga terancam. Kalaupun belum go public, pemegang saham atau yang bisa dikategorikan penerima manfaat korporasi juga bisa diancam pidana. “Siapa orang mau tanam saham di Indonesia?," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Kadin, Carmelita Hartoto menuturkan sebaiknya dalam setiap pembahasan rancangan UU, para pemangku kepentingan harus didengar pendapatnya. Demikian pula dengan RUU KUHP, dimana mayoritas pemangku kepentingan adalah masyarakat, maka dengan sendirinya suara masyarakat juga didengar, dan sosialisasi dijalankan seluas-luasnya, termasuk para pelaku usaha nasional yang dalam menjalankan usahanya juga wajib berada dalam koridor-koridor hukum.

"Demokrasi memang memberikan kebebasan berusaha, kebebasan berpendapat. Namun, undang-undanglah yang menjaga semuanya dalam batas-batas yang terkendali," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Airlangga Hartarto, Habib Syech, Nusron Wahid, dan Ulama Se-Jawa Hadiri Haul Ki Ageng Gribig

Setiap tahun, Airlangga sejak kecil rutin menghadiri haul Ki Ageng Gribig bersama ayahnya, R Hartarto Sastrosoenarto (menteri era Presiden Seoharto).

POLITIK | 23 September 2021

Presiden Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Jawab Kegelisahan Masyarakat Internasional

Jokowi ajak para pemimpin dunia melakukan langkah nyata untuk menjawab kegelisahan masyarakat internasional.

NASIONAL | 23 September 2021


Ikut Jejak SBY, Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Temui Ulama

Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim mendatangi ponpes dan bersilaturahmi dengan para ulama di Aceh.

POLITIK | 22 September 2021

DPR Dorong KPU dan Pemerintah Sepakati Jadwal Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong KPU dan pemerintah segera menemukan titik kesepahaman mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 22 September 2021

Perang Supremasi AS dan Tiongkok, Anis Matta: Jangan Lihat Drama, tetapi Skenarionya

Anis Matta menyebut Indonesia harus pandai melihat perang supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

POLITIK | 22 September 2021

Pengamat: Penghargaan Priyardarshni Academy Bukti Kerja Airlangga

Penghargaan Priyadarshni Academy Global Award berhasil diboyong Airlangga berkat kinerjanya mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi.

POLITIK | 22 September 2021

KPU Akan Simulasi Lagi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan melakukan simulasi lagi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

POLITIK | 22 September 2021

BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS di Sejumlah Wilayah

BKN akan menjadwal ulang pelaksanaan SKD, 20-21 September 2021 di sejumlah wilayah.

POLITIK | 21 September 2021

DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK

DPR mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

POLITIK | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Joe Biden


# Piala Sudirman



TERKINI
Disdik DKI Mengaku Kaget dengan Informasi 25 Klaster Baru Covid-19 PTM di Jakarta

Disdik DKI Mengaku Kaget dengan Informasi 25 Klaster Baru Covid-19 PTM di Jakarta

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings