Logo BeritaSatu

Sosialisasi RUU KUHP Minim

Senin, 23 September 2019 | 20:12 WIB
Oleh : Lona Olavia, Yeremia Sukoyo / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi meminta untuk penundaan pengesahan RUU KUHP karena masih ada sejumlah pasal krusial yang mendapat penolakan dan kritik keras dari masyarakat. Salah satu penyebab kerasnya penolakan dari masyarakat juga karena minimnya sosialisasi RUU KUHP.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menilai penundaan pengesahan RUU KUHP merupakan bagian dari bentuk akomodasi aspirasi publik yang ditangkap oleh Jokowi.

"Jangan lupa bahwa suara rakyat betul-betul menggemakan penolakan dan ini harus menjadi bagian pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan di DPR," kata Ismail di Jakarta, Senin (23/9).

Penundaan pengesahan RUU KUHP yang disampaikan Jokowi secara lisan belum cukup. DPR bisa saja membangkang atau tidak menghiraukan pendapat Presiden sehingga tetap mengesahkan.

"Jangan lupa, apabila DPR sudah mengesahkan, sekalipun presiden tidak setuju, dalam waktu 30 hari UU otomatis berlaku," ucapnya.

Karena itu, Ismail berharap Jokowi mengajak partai koalisi untuk mendukung penundaan pengesahan RUU KUHP. Dengan demikian penundaan juga menjadi suara partai koalisi pendukung pemerintahan di parlemen.

Ismail tidak melihat adanya kemendesakan bagi Presiden dan DPR dalam mengesahkan RUU KUHP. Pada dasarnya semua jenis tindakan kriminal sudah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

"Sekalipun memang tidak diatur KUHP misalnya, tetapi di dalam UU sektoral hal itu sudah diakomodasi. Tidak ada kekosongan hukum yang menjadikan Presiden dan DPR harus tergesa-gesa," ucapnya.

Sementara itu Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang dimotori Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai DPR dan pemerintah harus transparan, yakni menjamin keterbukaan informasi seluruh proses pembahasan revisi KUHP. "Termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan terkini dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Presiden Jokowi segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait, seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat.

Komite ahli nantinya bisa ditugaskan untuk membantu pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RUU KUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia.

Pemerintah dan DPR juga harus membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi. Hasilnya dianalisis serta bisa didiskusikan dengan publik serta melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Iklim Investasi
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana menyatakan, sudah seharusnya para pengusaha dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP agar iklim investasi dalam negeri tak terganggu. Karena hal tersebut tak dilakukan, maka kalangan dunia usaha mempertanyakan konsep RUU KUHP.

Pasal yang langsung terkait dengan dunia usaha adalah pasal tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut mengatur bahwa tanggung jawab korporasi pada pengurus, yaitu direksi dan komisaris. Namun, RUU KUHP justru memperluas jangkauannya sampai pada pihak-pihak yang berada di luar struktur organisasi.

"Ini sangat salah arah, benar-benar memberangus niat investasi,” katanya.

Danang mencontohkan korporasi yang sudah go public, maka para pemegang saham juga terancam. Kalaupun belum go public, pemegang saham atau yang bisa dikategorikan penerima manfaat korporasi juga bisa diancam pidana. “Siapa orang mau tanam saham di Indonesia?," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Kadin, Carmelita Hartoto menuturkan sebaiknya dalam setiap pembahasan rancangan UU, para pemangku kepentingan harus didengar pendapatnya. Demikian pula dengan RUU KUHP, dimana mayoritas pemangku kepentingan adalah masyarakat, maka dengan sendirinya suara masyarakat juga didengar, dan sosialisasi dijalankan seluas-luasnya, termasuk para pelaku usaha nasional yang dalam menjalankan usahanya juga wajib berada dalam koridor-koridor hukum.

"Demokrasi memang memberikan kebebasan berusaha, kebebasan berpendapat. Namun, undang-undanglah yang menjaga semuanya dalam batas-batas yang terkendali," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022 sesuai denan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Positivity Rate Covid-19 sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Kesembuhan Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 28 September 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

PDIP Jelaskan Wajah Kesal Puan Saat Bagikan Kaus ke Warga

Politikus PDIP Said Abdullah menjelaskan wajah kesal Ketua DPR Puan Maharani saat membagikan kaus ke warga di Jawa Barat yang videonya viral di media sosial.

NEWS | 28 September 2022

Data Kematian Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022

Berikut ini Data Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022 seperti data dari kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 27 September 2022

Berikut ini Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 27 September 2022

Berikut ini Data Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Kematian akibat Covid-19 sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Data Kesembuhan Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022

Data Kesembuhan Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022

NEWS | 24 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings