Pemilihan Pimpinan DPD Diprediksi Bakal Panas

Pemilihan Pimpinan DPD Diprediksi Bakal Panas
Dari kiri: pakar hukum tata negara Feri Amsari, mantan anggota DPD La Ode Ida, anggota DPD Mohammad Asri Anas dan John Pieris dalam sebuah diskusi di Hotel Century, Senayan, Jakarta, 27 Sept. 2019. ( Foto: Beritasatu / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / HA Sabtu, 28 September 2019 | 03:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 diprediksi bakal ramai dan panas. Pemilihan ini dijadwalkan akan berlangsung usai pelantikan pada 1 Oktober 2019. Sebelumnya sebagian anggota sudah mempersoalkan tata tertib DPD yang disahkan oleh pimpinan Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) DPD 18 September lalu.

Salah satunya adalah Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD John Pieris, yang menilai tatib tersebut cacat formil dan cacat materiel. Menurut John, disebut cacat formil karena penyusunan revisi tatib tidak sesuai prosedur Pasal 334 dan 335 tatib nomor 3/2018 di mana usulan revisi tidak pernah diputuskan dalam panmus dan paripurna.

"Seharusnya, perubahan secara substansi dilakukan oleh pansus, sedangkan BK (Badan Kehormatan) hanya terkait redaksional. Tapi yang dilakukan oleh Timja BK adalah perubahan redaksional dan substansial," kata John saat diskusi panel bertajuk "Membedah Tatib DPD RI" di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Cacat formiil yang lain adalah jumlah pasal yang diubah kurang lebih 50 pasal, artinya kurang dari 50 persen. Berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya Tatib baru ini disebut perubahan bukan penggantian sebagaimana yang disebut dalam tatib yang membuat gaduh itu.

"Sedangkan cacat materiel meliputi banyak aspek, antara lain terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPD dan pimpinan alat kelengkapan, yakni pimpinan DPD RI adalah representatif anggota DPD se-Indonesia. Karena itu, harus dipilih oleh seluruh anggota DPD atau 136 orang," ungkap dia.

Namun, kata John, tatib ini mengatur bahwa pimpinan DPD yang berasal dari sub-sub wilayah cukup dipilih oleh sub-sub wilayah bersangkutan. Menurut dia, pemilihan cara ini membuat legitimasi pimpinan menjadi lemah dan terpaksa hanya fokus pada konstituen di wilayahnya sendiri.

"Pada bagian lain, pimpinan sementara diatur dalam UU MD3 melaksanakan tugas pemilihan pimpinan DPD dalam sidang paripurna. Namun, tatib itu mengatur pemilihan sementara juga muncul dalam sidang sub-sub wilayah," terang John.

Sementara anggota DPD terpilih periode 2019-2024 asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, yang hadir dalam acara diskusi tersebut mengatakan perlu ada dialog dan komunikasi yang baik untuk menghasilkan Tatib yang terbaik bagi DPD. Dengan demikian, kata Tamsil, perjalanan DPD ke depannya tidak ada beban.

"Kita ingin bersama-sama mengokohkan marwah lembaga. Tatib ini tentu saja salah satu titik tolak krusial. Panduan dan pedoman internal. Muatan tatib harus merefleksikan kristalisasi spirit kelembagaan yang ingin kita bangun. Marilah berdialog dengan kepala dingin. Kita bangun DPD dengan nuansa kenegarawanan dan corak intelektual,” pungkas Tamsil.



Sumber: BeritaSatu.com