Logo BeritaSatu

Hasto PDIP Nilai Perppu KPK Tidak Tepat

Sabtu, 28 September 2019 | 16:12 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyinggung adanya masukan dari sebagian tokoh agar Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kata Hasto, bagi PDI Perjuangan, ide itu hanyalah gagasan sebagian tokoh, yang sifatnya sebagai aspirasi. Sementara di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) berpegang pada prinsip bahwa revisi UU KPK adalah hasil kesepakatan DPR bersama pemerintah yang sudah diterima dan disahkan.

Pihaknya menilai efektivitas undang-undang itu seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah. Artinya UU itu dilaksanakan dulu baru dievaluasi dan diubah kalau memang efeknya negatif.

"Terlebih ketika Presiden Jokowi dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, merubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," kata Hasto, Sabtu (28/9/2019).

Lebih jauh, Hasto mengatakan pihaknya meyakini Presiden Jokowi tak akan mengeluarkan Perppu sebelum berbicara dengan parpol yang ada di parlemen.

"Kami percaya, bahwa terkait kemungkinan adanya Perppu, Presiden Jokowi akan membahasnya dengan seluruh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPR," katanya.

Dia meminta agar semua pihak mewujudkan situasi yang kondusif sebagai syarat demokrasi bekerja baik. Demikian halnya bagi PDI Perjuangan, pemberantasan korupsi bersifat wajib dan melalui cara-cara yang berkeadilan, sesuai koridor hukum.

"Di partai kami, kami memberikan sanksi pemecatan bagi pelaku tindak pidana korupsi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bereaksi terhadap puluhan aktivis yang selama ini kerap membela KPK. Jokowi mengaku mendapat masukan dari mereka untuk menerbitkan Perppu KPK. Dalam pertemuan itu, hadir di antaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Mahfud MD, Feri Amsari dan Bivitri Susanti.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Organisasi Profesi Kesehatan Sebut Belum Dilibatkan di RUU Kesehatan

Lima organisasi profesi kesehatan mengaku belum dilibatkan dalam penyusunan RUU Kesehatan yang telah masuk Prolegnas.

NEWS | 26 September 2022

Lokasi Prostitusi di Cilincing Bakal Ditutup, 30 PSK Dipulangkan

Lokasi Prostitusi di Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara akan ditutup malam ini. Sebanyak 30 PSK di lokalisasi di Cilincing dipulangkan ke kampung halaman.

NEWS | 26 September 2022

8 Aki Kendaraan Dinas di Kantor Wali Kota Jakpus Dicuri

Delapan aki kendaraan dinas di Kantor Wali Kota Jakpus (Jakarta Pusat) digondol maling. Kendaraan itu terparkir di halaman parkir.

NEWS | 26 September 2022

Sandiaga Optimistis Situs Gunung Padang Cianjur Capai Kunjungan 1,9 Juta Wisman

Menparekraf Sandiaga Uno optimistis destinasi situs Gunung Padang Cianjur, Jawa Barat mampu mencapai kunjungan 1,9 juta wisman.

NEWS | 26 September 2022

Gara-gara Somasi Pelanggan, Es Teh Indonesia Viral

Es Teh Indonesia menjadi viral karena Es Teh Indonesia melayangkan somasi kepada pelanggannya yang mengkritik soal kadar gula dalam kandungan Es Teh Indonesia.

NEWS | 26 September 2022

Revitalisasi TIM Rampung, Anies Harap Perubahan Besar Ekosistem Kesenian

Anies berharap selesainya revitalisasi TIM mampu membawa perubahan besar ekosistem kesenian yang menghasilkan karya-karya seni yang membanggakan.

NEWS | 26 September 2022

Wagub Jateng Hadiri Jaring Aspirasi UU Cipta Kerja

Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengapresiasi pemerintah pusat yang berupaya menjaring aspirasi buruh terkait UU Cipta Kerja.

NEWS | 26 September 2022

Alasan Effendi Simbolon Tak Hadiri Raker dengan Panglima TNI dan Kasad

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon tidak menghadiri rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman.

NEWS | 26 September 2022

Sapa Masyarakat Baubau, Presiden Jokowi Pilih Berjalan Kaki

Presiden Jokowi memilih untuk berjalan kaki usai tiba di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara setelah melihat banyak masyarakat yang menyambutnya.

NEWS | 26 September 2022

KPK Tak Segan Pakai Pasal Obstruction of Justice di Kasus Lukas Enembe

KPK menegaskan tidak segan untuk menerapkan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan di kasus Gubernur Papua Lukas Enembe

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Lokasi Prostitusi di Cilincing Bakal Ditutup, 30 PSK Dipulangkan

Lokasi Prostitusi di Cilincing Bakal Ditutup, 30 PSK Dipulangkan

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings