KSPSI Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas Politik

KSPSI Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas Politik
Ilustrasi buruh ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 1 Oktober 2019 | 21:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ikut mendukung seluruh upaya pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas politik nasional yang beberapa waktu belakangan terganggu. KSPSI sebagai organisasi massa buruh juga menyayangkan berbagai upaya yang tampaknya secara sengaja diciptakan untuk membuat situasi nasional gaduh.

"Kami tentu sayangkan bahwa aksi-aksi yang belakangan terjadi cenderung anarkis dan ada gerakan inkonstisusional yang tidak boleh kita biarkan terjadi. Kami memastikan bahwa organisasi buruh KSPSI dibawah ketua umum Yorrys Raweyai mendukung setiap upaya pemerintah saat ini menciptakan stabilitas nasional," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP KSPSI Arnold Sihite melalui keterangan yang diterima Beritasatu.com, Selasa (1/10/2019).

Arnod menjelaskan suksesi kepemimpinan nasional sudah dijalankan secara demokratis dengan terpilihnya kembali Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024. "Masa kemudian kita ingin memaksakan kehendak sehingga suksesi ini tidak berjalan mulus? Hari ini agenda pelantikan DPR baru berjalan baik semoga juga dengan pelantikan Presiden nanti," ungkap dia.

Karena itu, dia meminta masyarakat yang saat ini melakukan aksi harus menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa membuat kerusuhan. Aksi demonstrasi, kata dia, tidak boleh anarkis yang merugikan rakyat Indonesia yang lain.

"Negara ini menjamin kita menyampaikan pendapat tetapi ada aturannya. Kita harus damai bukan malah anarkis yg merugikan kita semua apalagi fasilitas negara dari hasil uang rakyat sendiri. NKRI ini harus kita jaga bersama," tandas Arnod.

Pihaknya juga mendorong agar DPR baru dan pemerintahan Presiden Jokowi tetap memperhatikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi buruh saat ini seperti UUK 13, PP 78, kenaikan iuran BPJS kesehatan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tenaga kerja asing, Permenaker No 11 terkait outsourching, pembentuka Tripartitnas nasional yang sudah vakum untuk segera mengawal hak-hak buruh dan perundingan perundingan yang dilakukan di daerah sebagai masukan untuk pengupahan dan isu buruh lainnya .

"Kami akan tetap mengawal ini sehingga harapannya dengan DPR yang baru dan pemerintahan periode kedua Pak Jokowi dapat duduk bersama untuk mengatasi masalah yang dihadapi buruh akan bisa terselesaikan dengan baik," pungkas Arnold.



Sumber: BeritaSatu.com