Jokowi Mulai Larang Menterinya Ambil Kebijakan Strategis

Jokowi Mulai Larang Menterinya Ambil Kebijakan Strategis
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Aichi Halik / AHL Rabu, 2 Oktober 2019 | 16:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) akan berakhir pada 20 Oktober 2019.

Dalam 18 hari ke depan, Jokowi melarang menterinya mengambil keputusan-keputusan strategis jangka panjang.

Larangan ini juga berlaku untuk kebijakan yang sifatnya penting, kecuali mendapat izin dari Jokowi dan JK.

"Sekarang ini enggak bisa karena sudah kita batasin, sehingga hampir para menteri tidak bisa mengambil kebijakan yang berdampak panjang, kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wapres secara langsung," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut Pramono, kebijakan ini juga berlaku bagi menteri yang diangkat sebagai pelaksana tugas (plt).

Menjelang akhir pemerintahannya, Jokowi menunjuk tiga menteri menjadi Plt. Mereka antara lain, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk Plt Menko PMK, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Plt Menkumham.

Pramono mengatakan, para Plt menteri yang ditunjuk hanya sebatas menuntaskan kebijakan yang belum terselesaikan. Apapun kebijakan yang akan diambil, para menteri harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas.

"Dengan demikian dalam waktu 18 hari ini selesaikan hal-hal berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan, misalnya ketika Presiden meminta Menko Perekonomian untuk menyelesaikan berkaitan simplifikasi perizinan," ujar politikus PDI-P ini.

Menurut Pramono, Jokowi melarang para menteri melakukan rotasi jabatan di kementeriannya.

"Maka ditunjuk menteri yang memang menyelesaikan tugas internal, dan mereka tidak boleh lakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon 1, 2, 3," kata Pramono.



Sumber: BeritaSatu TV