Jokowi Mulai Larang Menterinya Ambil Kebijakan Strategis
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-4.21)   |   COMPOSITE 6413.89 (-73.52)   |   DBX 1221.71 (-5.42)   |   I-GRADE 188.988 (-2.09)   |   IDX30 542.994 (-5.14)   |   IDX80 145.925 (-2.04)   |   IDXBUMN20 438.706 (-9.6)   |   IDXESGL 150.111 (-2.29)   |   IDXG30 148.081 (-2.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-3.99)   |   IDXQ30 153.853 (-1.32)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-5.51)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-12.05)   |   IDXV30 149.364 (-3.45)   |   INFOBANK15 1084.54 (-2.53)   |   Investor33 464.502 (-4.18)   |   ISSI 189.074 (-3.22)   |   JII 668.709 (-13.28)   |   JII70 233.837 (-4.82)   |   KOMPAS100 1296.34 (-16.96)   |   LQ45 1011.21 (-12.32)   |   MBX 1772.39 (-22.3)   |   MNC36 342.942 (-2.98)   |   PEFINDO25 336.865 (-7.96)   |   SMInfra18 332.042 (-7.32)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-2.89)   |  

Jokowi Mulai Larang Menterinya Ambil Kebijakan Strategis

Rabu, 2 Oktober 2019 | 16:41 WIB
Oleh : Aichi Halik / AHL

Jakarta, Beritasatu.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) akan berakhir pada 20 Oktober 2019.

Dalam 18 hari ke depan, Jokowi melarang menterinya mengambil keputusan-keputusan strategis jangka panjang.

Larangan ini juga berlaku untuk kebijakan yang sifatnya penting, kecuali mendapat izin dari Jokowi dan JK.

"Sekarang ini enggak bisa karena sudah kita batasin, sehingga hampir para menteri tidak bisa mengambil kebijakan yang berdampak panjang, kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wapres secara langsung," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut Pramono, kebijakan ini juga berlaku bagi menteri yang diangkat sebagai pelaksana tugas (plt).

Menjelang akhir pemerintahannya, Jokowi menunjuk tiga menteri menjadi Plt. Mereka antara lain, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk Plt Menko PMK, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Plt Menkumham.

Pramono mengatakan, para Plt menteri yang ditunjuk hanya sebatas menuntaskan kebijakan yang belum terselesaikan. Apapun kebijakan yang akan diambil, para menteri harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas.

"Dengan demikian dalam waktu 18 hari ini selesaikan hal-hal berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan, misalnya ketika Presiden meminta Menko Perekonomian untuk menyelesaikan berkaitan simplifikasi perizinan," ujar politikus PDI-P ini.

Menurut Pramono, Jokowi melarang para menteri melakukan rotasi jabatan di kementeriannya.

"Maka ditunjuk menteri yang memang menyelesaikan tugas internal, dan mereka tidak boleh lakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon 1, 2, 3," kata Pramono.



Sumber: BeritaSatu TV


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Surya Paloh Sebut Hubungannya dengan Megawati Baik-baik Saja

Surya juga memastikan Koalisi Indonesia Kerja sangat solid.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Pemilihan Ketua MPR Diharapkan Secara Mufakat

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Zainudin Amali optimistis Bamsoet akan diterima menjadi calon Ketua MPR

POLITIK | 2 Oktober 2019

Ini Nama-nama Pimpinan Fraksi di MPR

Ketua Fraksi PDIP Ahmad Basarah dan sekretarisnya, TB Hasanuddin.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Pengamat: Puan Maharani Cerminan DPR yang Teduh

Komposisi DPR yang baru yang dipimpin Puan Maharani menyiratkan wajah DPR ke depan yang teduh dan tenang.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Jokowi Serahkan Jadwal Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih ke MPR

Dirinya tidak mengetahui mengenai persiapan pelantikan, karena pimpinan MPR periode 2019-2024 belum dilantik.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Tak Ada Hambatan bagi GKR Hemas untuk Jadi Pimpinan MPR

Seluruh anggota MPR perlu juga mempertimbangkan untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam komposisi kepemimpinan mendatang.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Organisasi Kebangsaan Ajak Semua Pihak Jaga Keamanan Jelang Pelantikan Presiden

TNI dan Polri harus menindak tegas para aktor dan pelaku yang mencoba mengganggu keamanan nasional.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Nasdem Minta Tidak Besar-besarkan Video Megawati Cuekkan Surya Paloh

DPP Nasdem meminta publik tidak membesar-besarkan video yang memperlihatkan Megawati Soekarnoputri cuek terhadap Surya Paloh.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Pemilihan Pimpinan MPR Dilakukan Besok

Pemilihan pimpinan MPR dipastikan dilakukan Kamis (3/20/2019) besok karena harus menunggul utusan dari DPD.

POLITIK | 2 Oktober 2019

Dukung Uji Materi, BEM UI Belum Rencanakan Aksi Lagi

BEM UI mendukung upaya judicial review atas RUU KPK dan RUU KUHP yang diajukan mahasiswa FHUI.

POLITIK | 2 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS