Cocok Jadi Ibu Kota, Kaltim Relatif Aman dari Konflik SARA

Cocok Jadi Ibu Kota, Kaltim Relatif Aman dari Konflik SARA
Mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (kiri) saat menjadi pembicara pada acara diskusi di Sekretariat DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa Kaltim sudah sangat siap menjadi ibu kota negara yang baru dari berbagai aspek. Salah satunya, Kaltim termasuk daerah yang relatif aman dari isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Sebagai mantan gubernur, saya tegaskan Kaltim sudah sangat siap menjadi ibu kota negara, baik dari aspek status lahan, kondisi fisik, ekonomi, dan sosial," ujar Awang saat acara diskusi bertajuk "Prospek dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota serta Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi" di Sekretariat DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Kamis (03/10/2019).

Diskusi ini menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro sebagai pembicara utama. Selain itu, hadir juga sebagai narasumber, antara lain Dewan Pakar PA GMNI Theo L Sambuaga, Ketua Pokja Ekonom Dewan Pakar PA GMNI Kristiya Kartika, dan Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prastiyo Malang Yudho.

Terkait status lahan ibu kota baru, kata Awang, dominan berstatus sebagai kawasan hutan yang dimiliki oleh negara. Dia mengakui bahwa sebagian besar daerah rencananya menjadi areal ibu kota sudah dibebani perizinan, baik dari sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

"Kalau topografi untuk lokasinya relatif datar dan berbukit, tidak ada gunung api dan ketersediaan air bersih tercukupi dari sungai-sungai besar di sekitarnya," tandas dia.

Dari aspek ekonomi, menurut Awang, Kaltim juga sudah siap. Menurut dia, lokasi ibu kota baru nanti berada di dua kota yang maju, yakni Samarinda dan Balikpapan. Akses ke Kaltim juga sudah sangat muda, karena sudah memiliki dua bandara internasional, termasuk ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jalan tol dan pelabuhan.

"Secara sosial, masyarakat Kaltim heterogen dan relatif aman dari masalah sosial dan konflik SARA. Tingkat pendidikan juga baik dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di atas nasional pada 2018, yakni 75,83 serta tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah," kata dia.

Lebih lanjut, Awang mengatakan pemindahan ibu kota ke Kaltim bukan sekadar menyelamatkan Jakarta dengan segala persoalan. Namun, menurut dia, pemimdahan itu juga memperkecil jurang perbedaan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia.

"Pemindahan ini juga akan memperkecil jurang perbedaan pembangunan antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, memperkecil kesenjangan infrastruktur, memperkecil kesenjangan kesejahteraan, dan menumbuhkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan," ujar Awang.

Awang Faroek Ishak menjabat Gubernur Kaltim dua periode, yakni pada periode 2008-2013 dan periode 2013-2018. Dia sebelumnya adalah Bupati Kutai Timur pertama sejak pemekaran Kabupaten Kutai pada periode 1999-2003. Kemudian Awang kembali menjabat Bupati Kutai Timur pada 2006-2008. Lalu, Awang merupakan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 dari dapil Kaltim



Sumber: Suara Pembaruan