KPU Sebut Anggaran Pilkada Serentak 2020 di 61 Daerah Belum Disepakati

KPU Sebut Anggaran Pilkada Serentak 2020 di 61 Daerah Belum Disepakati
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / CAH Senin, 7 Oktober 2019 | 17:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan 61 dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 belum memiliki anggaran Pilkada. Pasalnya, KPU dan pemerintah daerah setempat belum menyepakati dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Totalnya, dari 270 daerah, ada 61 daerah yang belum menandatangani NPHD-nya," ujar Pramono saat konferensi pers di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Dari 61 daerah tersebut, kata Pramono terdapat 3 provinsi, yakni Sumatera Barat, Bengkulu dan Sulawesi Utara dan 58 kabupaten/kota. Dia mengungkapkan sejumlah alasan atau kendala yang menyebabkan NPHD di 61 daerah belum disepakati.

Baca Juga: 7 Daerah di Jatim Belum Tuntaskan Anggaran Pilkada

"Pertama, ada beberapa pimpinan pemda yang masih berada di luar kota atau daerah untuk jangka waktu yang agak lama entah itu karena pendidikan maupun pelatihan di luar daerah," kata dia.

Kedua, ketersediaan APBD yang minim sedangkan usulan dari sejumlah KPU daerah untuk anggaran Pilkada 2020 mencapai 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan anggaran Pilkada 2015. Ketiga, masih belum menemukan kesepakatan dengan pihak Pemda sehingga masih diperlukan pembahasan yang lebih matang dan detail.

"Keempat, masih terdapat Pemda atau anggota DPRD-nya memiliki pemahaman yang tidak sama dengan rincian anggaran yang diusulkan KPU,"ungkap dia.

Baca Juga: Sejumlah Daerah Tak Miliki Anggaran Pilkada, Ini Respons Gubernur Sumut

Kendala kelima, pemda masih melakukan rasionalisasi ulang terhadap usulan yang disampaikan KPU. Keenam, KPU masih belum menyampaikan rancangan anggaran baru (RAB) Pilkada ke DPRD sehingga DPRD menjadi ragu atas usulan anggaran KPU.

Ketujuh, masih ada ketidaksepakatan terkait penomoran NPHD, apakah NPHD itu ditandatangani satu kali atau lebih. Kedelapan, KPU dan pemda sama sekali belum melakukan pembahasan anggaran Pilkada 2020 karena penyusunan RAB oleh KPU belum selesai.

"Sembilan, NPHD yang ditandatangani hanya untuk tahun anggaran 2019. Ini muncul di beberapa daerah. Padahal, NPHD harusnya satu untuk 2019-2020. Jadi untuk seluruh tahapan Pilkada harusnya satu NPHD saja," pungkas Pramono.

Sesuai dengan jadwal yang diatur KPU, penandatanganan NPHD seharusnya sudah selesai pada 1 Oktober 2019 lalu. Namun, 61 daerah belum bisa menandatangani NPHD karena sejumlah kendala. KPU RI terus berkoordinasi dengan Kemdagri untuk segera menuntaskan anggaran Pilkada Serentak 2020 di 61 daerah tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com