Puan Berharap Susunan AKD Selesai Sebelum Pelantikan Presiden

Puan Berharap Susunan AKD Selesai Sebelum Pelantikan Presiden
Ketua DPR RI Puan Maharani ( Foto: Beritasatu TV )
Aichi Halik / AHL Senin, 7 Oktober 2019 | 20:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pembagian susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibahas bersama pimpinan fraksi.

Puan berharap, susunan AKD bisa diselesaikan sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2019.

"Kalau bisa (selesai) minggu ini, kalau belum bisa minggu depan masih ada waktu, ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20," kata Puan usai rapat konsultasi tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Namun, kata Puan, ada beberapa hal terkait pimpinan AKD sehingga diberikan waktu kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan lobi-lobi.

"Ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut. Semuanya akan dikonsultasikan dan disinergikan kembali," ujar Puan.

Selanjutnya, Puan memastikan, proses pembagian pimpinan AKD dilakukan dengan menjaga harmonisasi yang ada di DPR sesuai amanat UU MD3 dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

"Prinsipnya adalah kita harus menjaga harmonitas yang ada di DPR sesuai dengan UU kemudian semua dilakukan secara musyawarah dan mufakat," ucap Puan.

Sebelumnya, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR lainnya Aziz Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi di DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Rapat tersebut terkait pembagian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri dari 11 pimpinan komisi, 3 wakil ketua dan enam lembaga lainnya yaitu Badan Anggaran (Banggar), Badan Legsilasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Puan mengatakan, pembagian posisi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dibagi dengan proposional sesuai perolehan kursi saat Pemilu 2019.

"Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu (AKD) akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun, saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kami lakukan secara musyawarah mufakat," kata Puan.



Sumber: BeritaSatu TV