Pembentukan Susunan AKD MPR Diputuskan Besok

Pembentukan Susunan AKD MPR Diputuskan Besok
Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo dan sembilan pimpinan MPR lainnya mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / JAS Selasa, 8 Oktober 2019 | 13:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan pembagian tugas sembilan Wakil Ketua MPR dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) MPR akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan MPR yang akan diselenggarakan Rabu (9/10/2019).

Sebagaimana penetapan ketua MPR, penetapan pembagian tugas para wakil ketua MPR dan juga pembentukan AKD akan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

"Salah satu kekuatan sosial Bangsa Indonesia yang tak dimiliki bangsa lainnya adalah mampu menyelesaikan berbagai hal dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ciri jati diri tersebut tak boleh kita lupakan. Berbagai perbedaan pandangan dan argumentasi pasti ada, namun dengan musyawarah kita bisa cari jalan keluar terbaiknya," ujar Bamsoet di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/19).

Bamsoet menjelaskan, pembagian tugas sembilan Wakil Ketua MPR RI terdiri dari Koordinator Bidang Sosialisasi, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Wewenang dan Tugas MPR, Koordinator Bidang Persidangan MPR, Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan, Koordinator Bidang Pengkajian, Koordinator Bidang Hubungan Antar-Lembaga Negara, Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR, dan Koordinator Bidang Penganggaran.

"Sedangkan untuk Alat Kelengkapan MPR, antara lain terdiri dari Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran serta Komisi Kajian Ketatanegaraan. Pembagian Ketua dan wakil ketua alat kelengkapan MPR dilakukan secara proporsional sesuai UUD MD3 dengan memperhatikan perolehan kursi fraksi dan keberadaan kelompok DPD," jelas Bamsoet.

Dia meyakini tidak akan ada dinamika dan gejolak berarti dalam mengambil berbagai keputusan mengenai pembagian tugas wakil ketua MPR maupun alat kelengkapan MPR. Sehingga keputusan bisa cepat dihasilkan, dan MPR bisa langsung tancap gas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan UU MD3.

"MPR yang terdiri dari dua gabungan lembaga perwakilan, DPR RI dan DPD RI, merupakan cerminan umum wajah rakyat Indonesia. Jika MPR bisa mengedepankan musyawarah untuk mufakat, menghindari berbagai gejolak, insyaallah rakyat Indonesia juga akan terhindar dari gejolak," pungkas Bamsoet.



Sumber: Suara Pembaruan