Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan

Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan
AS mewajibkan hampir semua pemohon visa AS untuk memberikan informasi username media sosial. ( Foto: WBNS / Dokumentasi )
Yustinus Paat / FMB Selasa, 8 Oktober 2019 | 14:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan bahwa fenomena buzzer merupakan sesuatu yang tidak terelakan di era demokrasi yang sangat menekankan keterbukaan. Apalagi, kata Yunarto, perkembangan dunia digital yang begitu pesat.

"Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa punya media sendiri, maka buzzer juga tak terelakan keberadaannya," ujar Yunarto saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Buzzer Politik Belum Diatur dalam UU ITE

Menurut Yunarto, yang terpenting sekarang adalah membangun sistem dan aturan untuk mencegah dampak negetif dari buzzer yang tak bertanggung jawab. Salah satunya, kata dia, setiap pemegang akun media sosial harus bertanggung jawab atas apa yang diunggahnya.

"Setiap akun juga harus mempunyai identitas yang jelas sehingga kita bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas postingan-postingannya. Dengan identitas yang jelas, maka bisa dimintai pertanggungjawaban baik dalam kapasitasnya sebagai buzzer maupun sebagai pribadi," ungkap dia.

Kepala Staf Kepresidenan Minta Buzzer Berhenti Menyakiti

Termasuk, kata Yunarto, konten-konten yang disebarkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, konten bukan hoax dan tidak bernada provokatif.

"Kalau buzzer menyebarkan hoax, maka harus ditidak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya UU ITE," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com