Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan

Selasa, 8 Oktober 2019 | 14:55 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan bahwa fenomena buzzer merupakan sesuatu yang tidak terelakan di era demokrasi yang sangat menekankan keterbukaan. Apalagi, kata Yunarto, perkembangan dunia digital yang begitu pesat.

"Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa punya media sendiri, maka buzzer juga tak terelakan keberadaannya," ujar Yunarto saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Buzzer Politik Belum Diatur dalam UU ITE

Menurut Yunarto, yang terpenting sekarang adalah membangun sistem dan aturan untuk mencegah dampak negetif dari buzzer yang tak bertanggung jawab. Salah satunya, kata dia, setiap pemegang akun media sosial harus bertanggung jawab atas apa yang diunggahnya.

"Setiap akun juga harus mempunyai identitas yang jelas sehingga kita bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas postingan-postingannya. Dengan identitas yang jelas, maka bisa dimintai pertanggungjawaban baik dalam kapasitasnya sebagai buzzer maupun sebagai pribadi," ungkap dia.

Kepala Staf Kepresidenan Minta Buzzer Berhenti Menyakiti

Termasuk, kata Yunarto, konten-konten yang disebarkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, konten bukan hoax dan tidak bernada provokatif.

"Kalau buzzer menyebarkan hoax, maka harus ditidak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya UU ITE," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepala Staf Kepresidenan Minta Buzzer Berhenti Menyakiti

Pilihan terhadap diksi-diksi yang negatif dan menyerang pihak tertentu sebaiknya tidak digunakan.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pembentukan Susunan AKD MPR Diputuskan Besok

Bamsoet meyakini tidak akan ada dinamika dan gejolak berarti dalam mengambil berbagai keputusan mengenai pembagian tugas wakil ketua MPR maupun AKD MPR.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Dikomandoi Puan, Pimpinan DPR Sidak Lingkungan DPR

Puan bersama Sufmi Dasco Ahmad, Aziz Syamsuddin, dan Rachmat Gobel melakukan sidak.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pimpinan Alkel DPD Minimal Dapat Dukungan 7 Suara

DPD memilih alat kelengkapannya hari ini. Pimpinan alat kelengkapan harus mendapat dukungan minimal tujuh suara dari provinsi berbeda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHD

Hingga saat ini baru 163 daerah yang telah menandatangani NPHD, masih ada 107 pemda yang belum melakukan penandatangan.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Presiden Jokowi Bertolak ke Singapura Siang Ini

Presiden Jokowi ke Singapura dalam rangka menghadiri pertemuan tahunan Leaders Retreat.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Ketua DPP Golkar Ricky Rachmadi Dukung Airlangga Ketum Lagi

Kepemimpinan Airlangga yang tenang dan tidak meledak-ledak membuat para kader merasa nyaman.

POLITIK | 8 Oktober 2019

RI-Belanda Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Kualitas SDM

RI-Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di sejumlah sektor seperti perdagangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

POLITIK | 7 Oktober 2019

Puan Berharap Susunan AKD Selesai Sebelum Pelantikan Presiden

Puan memastikan, proses pembagian pimpinan AKD dilakukan dengan menjaga harmonisasi di DPR.

POLITIK | 7 Oktober 2019

Polisi Uji Proyektil Maut ke Luar Negeri

Proyektil yang ada di lokasi akan diuji ke Belanda dan Australia lebih dulu.

POLITIK | 7 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS