Gerindra Bantah Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Gerindra Bantah Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan

Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:19 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan tidak ada pembicaraan mengenai Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi menteri pertahanan atau menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan di kabinet Jokowi periode mendatang.

"Saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai menteri pertahanan atau menko polhukam, baik ditawarkan (Jokowi, red) ataupun (Prabowo, red) meminta," kata Dasco, Selasa (8/10/2019).

Dikatakan Dasco, memang ada komunikasi antara pihak pemerintahan dengan Gerindra ketika rekonsiliasi pascapilpres 2019 dilaksanakan. Namun di dalam pertemuan itupun, pemerintah sama sekali tak menawarkan kursi kabinet. Selain itu, Gerindra juga mengedepankan konsep-konsep tentang ketahanan pangan dan energi kepada pemerintah. Kalau kemudian konsep itu diterima pemerintah, tentu akan membutuhkan orang dari Gerindra untuk merealisasikannya.

Soal Jatah Menteri Gerindra, Puan: Itu Hak Prerogatif Presiden

"Ya kalau konsepnya diterima, mungkin ya sudah bicara tentang orang-orang (yang bisa melaksanakannya)," kata Dasco.

Untuk isu Prabowo ditawari posisi menhan atau menkopolhukam, Dasco memastikan sama sekali belum mendengar hal demikian. Dia merasa heran tiba-tiba beredar pemberitaan soal hal itu.

"Nggak ada itu, saya nggak dengar. Kalau benar ada tawaran, saya pasti dengar," ujarnya.

Kalaupun ditawarkan menduduki jabatan menteri, Dasco melanjutkan, kemungkinan partainya akan menerima bila membawahi bidang pangan dan energi.

"Ya kalau diterima konsepnya, ya mungkin pos itu yang diberikan. Kan ini hak prerogatif presiden, kami juga kan nggak bisa meminta-minta, 'pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’. Kan nggak bisa," kata dia.

Satu hal lagi, Dasco memastikan pihaknya akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) bila ada tawaran dari pemerintah untuk masuk ke dalam kabinet.

"Untuk pembicaraan soal masuk atau tidak di kabinet, nah Partai Gerindra akan memutuskan dalam suatu rakernas," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar: Buzzer Bukan Barang Haram

Buzzer merupakan keniscayaan di era digital yang telah berkembang pesat.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan

"Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa punya media sendiri, maka buzzer juga tak terelakan keberadaannya," ujar Yunarto

POLITIK | 8 Oktober 2019

Kepala Staf Kepresidenan Minta Buzzer Berhenti Menyakiti

Pilihan terhadap diksi-diksi yang negatif dan menyerang pihak tertentu sebaiknya tidak digunakan.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pembentukan Susunan AKD MPR Diputuskan Besok

Bamsoet meyakini tidak akan ada dinamika dan gejolak berarti dalam mengambil berbagai keputusan mengenai pembagian tugas wakil ketua MPR maupun AKD MPR.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Dikomandoi Puan, Pimpinan DPR Sidak Lingkungan DPR

Puan bersama Sufmi Dasco Ahmad, Aziz Syamsuddin, dan Rachmat Gobel melakukan sidak.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pimpinan Alkel DPD Minimal Dapat Dukungan 7 Suara

DPD memilih alat kelengkapannya hari ini. Pimpinan alat kelengkapan harus mendapat dukungan minimal tujuh suara dari provinsi berbeda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHD

Hingga saat ini baru 163 daerah yang telah menandatangani NPHD, masih ada 107 pemda yang belum melakukan penandatangan.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Presiden Jokowi Bertolak ke Singapura Siang Ini

Presiden Jokowi ke Singapura dalam rangka menghadiri pertemuan tahunan Leaders Retreat.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Ketua DPP Golkar Ricky Rachmadi Dukung Airlangga Ketum Lagi

Kepemimpinan Airlangga yang tenang dan tidak meledak-ledak membuat para kader merasa nyaman.

POLITIK | 8 Oktober 2019

RI-Belanda Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Kualitas SDM

RI-Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di sejumlah sektor seperti perdagangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

POLITIK | 7 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS