Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan
ilustrasi pilkada ( Foto: berita satu )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bawaslu Abhan berharap daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera selesai. Pasalnya, KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada serentak 2020.

"Ini penting sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan yang akan kita gelar bersama KPU," kata Abhan di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut Abhan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi pemerintah daerah (pemda). Karena itu, perlu kerja sama antara pemda dan penyelenggaran pemilu. "Penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung jawab bersama, dan stakeholder lainnya," terang Abhan.

Abhan menyebutkan, dari 270 daerah, baru 163 yang telah menandatangani NPHD. Sementara 103 daerah lainnya masih dalam proses. Perinciannya dari sembilan provinsi, tujuh provinsi dalam proses, dua provinsi sudah melaksanakan penandatanganan NPHD. Lalu dari 37 kota, 13 kota masih proses dan 24 kota sudah menandatangani NPHD. Sementara dari 224 kabupaten, terdapat 137 kabupaten telah menandatangani NPHD dan 87 lainnya sedang proses.

Lebih lanjut, Abhan membeberkan beberapa kendala dalam penentuan NPHD. Pertama, APBD tidak cukup. "Kami kira ini yang perlu dilihat detail apakah betul kemampuan daerah belum bisa mencukupi untuk pembiayaan NPHD baik ke KPU maupun Bawaslu," ungkap Abhan.

Kedua, penurunan standar biaya. Menurut Abhan, beberapa pemda menginginkan penurunan standar biaya. Padahal besaran dana tersebut merupakan hasil diskusi dengan Kementrian Keuangan. "Jadi, penentuan dana NPHD bukan kami sepihak, tetapi sudah dalam proses panjang," jelas Abhan.

Ketiga, penetapan anggaran di beberapa pemda tanpa pembahasan dengan Bawaslu. Keempat, penurunan volume kegiatan. Sebagian pemda menginginkan adanya penuruan volume kegiatan. Bawaslu masih menilai kegiatan apa saja yang volumenya bisa diturunkan. Kelima, penurunan besaran honorarium. Keenam, belum adanya kesepakatan dalam penentuan anggaran pilkada.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com