Bawaslu Protes Larangan Caleg Pezina Ikut Pilkada

Bawaslu Protes Larangan Caleg Pezina Ikut Pilkada
Ilustrasi Pilkada Serentak 2018. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FMB Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya tidak sependapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal larangan narapidana kasus asusila mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menurut Bagja, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Jangan sampai timbulkan ketidakpastian hukum. Kalau parameternya tidak jelas, maka jangan diatur. Nanti jadi masalah lagi," ujar Bagja di Jakarta, Selasa (07/10/2019).

Bagja menilai larangan yang dibuat KPK dalam revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah rawan disalahartikan. Apalagi, kata dia, definisi zina yang diatur dalam revisi peraturan KPU tersebut tidak jelas sebagaimana yang diatur di KUHP.

"Dalam KUHP sendiri kan diatur zina sebagai hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan bukan pasangan sahnya. Nah, ini bisa dipahami salah oleh penyelenggara di jajaran bawah, apalagi kalau ada laporan yang berdasarkan pengakuan seseorang semata," terang dia.

Lebih lanjut, Bagja juga menilai larangan narapidana kasus asusila mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa menciptakan potensi ketidakadilan dalam menerapkan aturan. Pasalnya, di bagian lain peraturan KPU tersebut diatur mantan narapidana boleh mencalonkan diri, kecuali napi narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

"Kalau ada yang tobat bagaimana? Misalnya ada yang enggak mau mabuk lagi, enggak mau zina lagi, itu bagaimana? Wong mantan narapidana saja bisa mencalonkan diri. Saya bilang ke teman-teman KPU, tolong buat parameter yang jelas," pungkas Bagja.

Sebelumnya, KPU melarang orang yang pernah melakukan perbuatan tercela mencalonkan diri di Pilkada 2020. Dalam Pasal 4 poin j angka 1 hingga 5 perbuatan tercela dirincikan sebagai judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, zina, dan perbuatan kesusilaan lainnya.

Sementara itu, salam Pasal 42 ayat (1) huruf h, calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tak melakukan hal-hal itu dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari polisi. Calon gubernur dan wakil gubernur harus meminta SKCK ke Polda. Sementara calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota harus mendapat SKCK dari polres.



Sumber: BeritaSatu.com