Cak Nanto: Jokowi Butuh Pembantu Berkualitas
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Cak Nanto: Jokowi Butuh Pembantu Berkualitas

Selasa, 8 Oktober 2019 | 18:11 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai membutuhkan anggota kabinet yang benar-benar berkualitas. Sekalipun calon menteri tersebut merupakan kader partai politik (parpol) pendukung Jokowi.

“Pak Jokowi butuh pembantu yang berkualitas. Kader parpol harus punya kemampuan mewujudkan cita-cita Pak Jokowi yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, pembenahan birokrasi, dan penggunaan APBN tepat guna,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Hal itu disampaikan pria yang akrab dipanggil Cak Nanto tersebut dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk “Jokowi di Pusaran Kepentingan: Minta Ini Minta Itu” di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

“Kami harap Pak Jokowi juga tidak hanya fokus calon-calon menteri dari partai. Tapi harus fokus bagaimana calon-calon profesional,” ujar Cak Nanto.

Menurut Cak Nanto, Jokowi sepatutnya menjadi garda terdepan untuk mengayomi semua kepentingan bangsa. “Jangan sampai terjebak permainan partai pendukung, karena kelihatannya didikte partai pendukung,” ucap Cak Nanto.

Cak Nanto menambahkan, proporsi menteri antara profesional dan kader partai harus berimbang. Jokowi juga diharapkan meminta masukan publik. “Seharusnya publik diminta saja aspirasi,” demikian Cak Nanto.

Pada kesempatan yang sama, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera mengatakan, setiap kelompok semestinya tidak berlomba-lomba masuk kekuasaan. Sebab Presiden membutuhkan pengawasan dari luar pemerintahan.

“Partai modern harusnya bukan memperebutkan kekuasaan. Tapi mengawal kekuasaan agar tidak disalahgunakan,” kata Kapitra.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Teras Narang Pimpin Komite I DPD

Teras meyakini bisa memimpin Komite I yang mengurusi pemerintahan, pemekaran wilayah, dana desa dan proses pemilu.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Jokowi Harus Percaya Diri dalam Menentukan Kabinet

Presiden Jokowi semestinya tidak berada dalam posisi dilematis untuk menentukan komposisi kabinet, karena kekuatan pendukungnya mencapai 60% di parlemen.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Puan: DPR Dorong Kritik Membangun Terhadap Pemerintah

Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah.

POLITIK | 8 Oktober 2019

DPR Jamin Jokowi Dilantik Tepat Waktu

Jadwal pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak akan diimajukan atau dimundurkan.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Bawaslu Protes Larangan Caleg Pezina Ikut Pilkada

Menurut Bagja, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena parameternya tidak jelas.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi pemda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Gerindra Bantah Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan

Kalau kemudian konsep itu diterima pemerintah, tentu akan membutuhkan orang dari Gerindra untuk merealisasikannya.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pakar: Buzzer Bukan Barang Haram

Buzzer merupakan keniscayaan di era digital yang telah berkembang pesat.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan

"Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa punya media sendiri, maka buzzer juga tak terelakan keberadaannya," ujar Yunarto

POLITIK | 8 Oktober 2019

Kepala Staf Kepresidenan Minta Buzzer Berhenti Menyakiti

Pilihan terhadap diksi-diksi yang negatif dan menyerang pihak tertentu sebaiknya tidak digunakan.

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS