Penentuan Kabinet, Kapitra: Tak Perlu Libatkan KPK
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Penentuan Kabinet, Kapitra: Tak Perlu Libatkan KPK

Selasa, 8 Oktober 2019 | 18:20 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Penentuan kabinet tidak perlu melibatkan lembaga tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pembantunya di kabinet.

“Presiden punya hak prerogatif. Tidak bisa diintervensi. Tidak perlu libatkan KPK,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk “Jokowi di Pusaran Kepentingan: Minta Ini Minta Itu” di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut Kapitra, ukuran menentukan menteri yaitu kualitas. “Kalau di masa lalu, yang akan datang, atau dalam perjalanan dia (menteri) lakukan penyimpangan, di situ gunanya penegak hukum. Jadi, jangan campur adukkan penegakan hukum dan politik,” tegas Kapitra.

Di sisi lain, Kapitra meminta dikotomi menteri profesional dan kader partai sebaiknya dihilangkan. Orang partai pun, lanjut Kapitra, jika memang menguasai bidang, maka tidak ada salahnya menjabat menteri.

Kapitra juga menyatakan, presiden tidak perlu terlalu jauh menampung aspirasi publik terkait calon menteri. “Persepsi bisa salah dan benar. Kalau presiden tersandera opini, maka presiden tidak bisa buat apa-apa. Presiden bekerja untuk rakyat, rakyat tidak bekerja untuk presiden. Rakyat itu justru mengawasi presiden,” tegas Kapitra.

Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menyatakan, presiden sebaiknya tetap membuka diri dan mendengar masukan masyarakat. “Presiden memang punya hak prerogatif, tapi tidak ada salahnya presiden dengar wacana atau opini publik,” kata Sunanto.

Menurut Sunanto, Jokowi tentu ingin meninggalkan sejarah dengan nilai-nilai perjuangan. Menutup diri untuk mendengar saran publik, lanjut Sunanto, bukan pilihan tepat. “Saya harap Pak Jokowi bisa mendengar. Menutup diri itu justru kecelakaan, kecuali Pak Jokowi ingin tercatat sebagai pemimpin yang terpilih demokratis, tapi tidak ada keberhasilan,” tutup Sunanto.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cak Nanto: Jokowi Butuh Pembantu Berkualitas

Jokowi butuh pembantu yang berkualitas yan melanjutkan pembangunan infrastruktur, SDM, investasi, pembenahan birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat guna.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Teras Narang Pimpin Komite I DPD

Teras meyakini bisa memimpin Komite I yang mengurusi pemerintahan, pemekaran wilayah, dana desa dan proses pemilu.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Jokowi Harus Percaya Diri dalam Menentukan Kabinet

Presiden Jokowi semestinya tidak berada dalam posisi dilematis untuk menentukan komposisi kabinet, karena kekuatan pendukungnya mencapai 60% di parlemen.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Puan: DPR Dorong Kritik Membangun Terhadap Pemerintah

Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah.

POLITIK | 8 Oktober 2019

DPR Jamin Jokowi Dilantik Tepat Waktu

Jadwal pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak akan diimajukan atau dimundurkan.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Bawaslu Protes Larangan Caleg Pezina Ikut Pilkada

Menurut Bagja, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena parameternya tidak jelas.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi pemda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Gerindra Bantah Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan

Kalau kemudian konsep itu diterima pemerintah, tentu akan membutuhkan orang dari Gerindra untuk merealisasikannya.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pakar: Buzzer Bukan Barang Haram

Buzzer merupakan keniscayaan di era digital yang telah berkembang pesat.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan

"Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa punya media sendiri, maka buzzer juga tak terelakan keberadaannya," ujar Yunarto

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS