Rencana Demo Perppu KPK, Dasco: Unjuk Rasa Harus Bermartabat
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Rencana Demo Perppu KPK, Dasco: Unjuk Rasa Harus Bermartabat

Selasa, 8 Oktober 2019 | 18:33 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Gerindra menghormati hak masyarakat untuk menyatakan pendapat di muka umum. Namun hak tersebut sebaiknya dijalankan secara bermartabat dan tidak mengorbankan rakyat.

Hal itu diungkap Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi kabar rencana aksi unjuk rasa demo mahasiswa pada 14 Oktober 2019 mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Moeldoko: Perppu KPK Bagai Buah Simalakama

"Bahwa hak menyatakan pendapat di muka umum itu kan ada di UU. Namun kami mengimbau kepada adik-adik mahasiswa jalankan lah dengan bermartabat, kasihan rakyat yang kemudian tidak berdosa menjadi korban karena aksi-aksi yang dilakukan tidak dengan semestinya," kata Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (8/10/2019).

Jokowi dan Elite KIK Sepakat Perppu KPK Belum Mendesak Dikeluarkan

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam rapat pimpinan DPR, semua sepakat bahwa pimpinan DPR akan terbuka dan menunggu mahasiswa apabila ingin mendiskusikan berbagai hal terkait produk hukum yang dikeluarkan DPR. Pihaknya juga sepakat bahwa bidang polhukam DPR mungkin akan berinisiasi terlebih dahulu dengan program sosialisasi.

"Itu program yang kita pikir bisa mensosialisasikan revisi atau apa pun produk-produk DPR yang selama ini mungkin kurang tersosialisasikan kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar," kata Sufmi Dasco Ahmad.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penentuan Kabinet, Kapitra: Tak Perlu Libatkan KPK

Penentuan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Cak Nanto: Jokowi Butuh Pembantu Berkualitas

Jokowi butuh pembantu yang berkualitas yan melanjutkan pembangunan infrastruktur, SDM, investasi, pembenahan birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat guna.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Teras Narang Pimpin Komite I DPD

Teras meyakini bisa memimpin Komite I yang mengurusi pemerintahan, pemekaran wilayah, dana desa dan proses pemilu.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Jokowi Harus Percaya Diri dalam Menentukan Kabinet

Presiden Jokowi semestinya tidak berada dalam posisi dilematis untuk menentukan komposisi kabinet, karena kekuatan pendukungnya mencapai 60% di parlemen.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Puan: DPR Dorong Kritik Membangun Terhadap Pemerintah

Puan Maharani memastikan pihaknya akan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah.

POLITIK | 8 Oktober 2019

DPR Jamin Jokowi Dilantik Tepat Waktu

Jadwal pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak akan diimajukan atau dimundurkan.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Bawaslu Protes Larangan Caleg Pezina Ikut Pilkada

Menurut Bagja, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena parameternya tidak jelas.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi pemda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Gerindra Bantah Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan

Kalau kemudian konsep itu diterima pemerintah, tentu akan membutuhkan orang dari Gerindra untuk merealisasikannya.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pakar: Buzzer Bukan Barang Haram

Buzzer merupakan keniscayaan di era digital yang telah berkembang pesat.

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS