Mundur, Pelantikan Presiden-Wapres Digelar 20 Oktober Sore Hari

Mundur, Pelantikan Presiden-Wapres Digelar 20 Oktober Sore Hari
Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo dan sembilan pimpinan MPR lainnya mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / CAH Rabu, 9 Oktober 2019 | 06:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya memundurkan jadwal pelantikan Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024 dari awalnya 20 Oktober pagi hari menjadi sore hari.

Awalnya, pelantikan direncanakan pukul 10.00 WIB, dan diganti menjadi pukul 16.00 WIB. "Karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan bisa beribadah pada paginya," kata Bambang Soesatyo, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, disadari juga bahwa masyarakat akan berolahraga di pagi hari dengan adanya car free day. Ketika pelantikan dilakukan, rencananya sejumlah jalan protokol akan ditutup dan tak boleh dimasuki masyarakat. Dengan demikian, car free day yang biasanya dilakukan pagi hari bisa tetap berlangsung.

"Kalau pelantikan pagi akan mengganggu masyarakat kita yang berolahraga," ujarnya.

Baca JugaKetua MPR: Pelantikan Presiden Akan Berjalan Aman

Pada kesempatan itu, Bamsoet juga memberikan seruan kepada mahasiswa yang akan berdemonsrasi pada waktu-waktu jelang pelantikan untuk menundanya.

"Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk mengurungkan niat demo karena harus menghormati peristiwa pelantikan presiden," katanya.

Baca Juga27.000 Personel Amankan Pelantikan Presiden

Menurut Bamsoet, mata dunia akan melihat kepada proses pelantikan itu. Sehingga jika ada demo besar-besaran, akan tidak elok bagi bangsa Indonesia. Kata Bamsoet, sejumlah kepala negara sudah diundang untuk hadir di saat pelantikan itu.

Lagipula, lanjut Bamsoet, masalah UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya tak lagi terkait dengan Parlemen. UU KPK yang baru itu otomatis akan berlaku pada 17 Oktober walaupun tak diteken oleh presiden. Maka satu-satunya cara menghentikan pelaksanaan UU itu adalah dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi salah alamat kalau demonya ke DPR karena tugas DPR sudah selesai," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com