Pezina, Penjudi, dan Pemabuk Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, KPU: Itu Aturan Lama

Pezina, Penjudi, dan Pemabuk Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah, KPU: Itu Aturan Lama
Ilustrasi pilkada. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AB Senin, 7 Oktober 2019 | 21:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Pramomo Ubaid Tanthowi mengatakan larangan pezina, penjudi, dan pemabuk menjadi calon kepala daerah merupakan ketentuan lama yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Hanya saja, kata Pramono, ketentuan tersebut diatur dalam penjelasan UU Pilkada.

"Itu kan sebenarnya sudah sejak lama ada. Itu ada di UU Nomor 1 Tahun 2015 dan sudah ada yang diterapkan untuk pilkada 2015. Aturan itu ada di penjelasan UU Pilkada, sehingga banyak pihak yang tidak membaca," ujar Pramono di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Pasal 7 huruf i UU Pilkada menyebutkan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota adalah yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya.

KPU, kata Pramono, akan mendetailkan makna perbuatan tercela dalam draf revisi peraturan KPU tentang pencalonan sebagaimana dimaksud UU Pilkada. Dia mengakui bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan sudah disebutkan juga syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela bagi calon kepala daerah. Namun, hal tersebut tidak didetailkan dalam peraturan KPU. 

Dalam draf revisi, pihaknya akan mengatur calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tidak melakukan perbuatan tercela dengan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK). Calon gubernur dan wakil gubernur meminta SKCK ke polda, sementara calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, harus mendapat SKCK dari polres.

"Selama ini, SKCK seolah-olah hanya formalitas. Yang disebut tindakan tercela seolah-olah tidak ada detailnya, padahal ada di undang-undang. Kita berharap dengan mengeksplisitkan tindakan tercela atau asusila, Kepolisian ketika mengeluarkan SKCK lebih hati-hati," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com