Kementerian Negara 2019-2024

Pertahankan Kementerian Koordinator

Pertahankan Kementerian Koordinator
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / Robert Wardy / Hotman Siregar / AB Sabtu, 12 Oktober 2019 | 19:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019), Beritasatu.com menghubungi sejumlah narasumber untuk menjaring pandangan mereka tentang nomenklatur kemennterian negara dan siapa saja tokoh yang dinilai pantas menjadi menteri dalam pemerintahan Jokow-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. Salah satu kesimpulan dari para narasumber adalah kementerian koordinator (kemko) tetap dipertahankan dan nomenklatur kementerian negara tak perlu banyak diubah.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari kepada Beritasatu.com, Kamis (10/10/2019), menyatakan keberadaan kemko dalam kabinet perlu dipertahankan. Alasannya, kemko akan memudahkan Presiden Jokowi menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

"Sebisa mungkin Pak Jokowi dapat terbantu oleh kehadiran para menko (menteri koordinator, Red). Presiden itu kan ibaratnya dirigen. Pemimpin besar semua kementerian. Kementerian-kementerian ini punya banyak masalah teknis, tidak mungkin langsung ditangani presiden,” katanya.

Menurutnya, menko mau tidak mau harus seseorang yang sangat berwibawa, dari segi kemampuan, pengalaman, termasuk komunikasi. Dengan begitu, menko dihormati oleh menteri-menteri teknis.

“Menko kalau bisa secara politik juga kuat, sehingga akan dipatuhi para menteri teknis. Saya dapat kesan, menteri teknis tidak terlalu peduli dengan menkonya, karena kurang dukungan politik atau bahkan kurang piawai dalam berkomunikasi atau mengoptimalkan perannya,” ucap Qodari.

Keberadaan empat kemko, yaitu bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), dan kemaritiman, sudah ideal. Tidak perlu ditambah, apalagi dikurangi. Para menko hendaknya bersinergi dengan empat wakil ketua DPR yang juga sudah diplot sebagai koordinator untuk bidang politik dan keamanan, industri dan pembangunan, ekonomi dan keuangan, serta kesejahteraan rakyat. Alasannya, saat pengambilan beberapa keputusan, pemerintah juga harus berhadapan dengan DPR. "Menko harus bisa koordinasi dengan legislatif,” ujarnya.

Qodari mendukung wacana perubahan nomenklatur sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ditambah dengan perdagangan internasional. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Internasional yang saat ini berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemdag) masuk ke Kemlu.

“Saya setuju dengan gagasan divisi perdangan internasional gabung ke Kemlu. Memang notabene kalau kita bicara perdagangan, sebetulnya yang harus kita kejar adalah perdagangan dengan luar negeri. Kita memerlukan ujung tombak untuk urusan perdagangan. Sebisa mungkin Kemlu itu bukan hanya urusan politik dan budaya, juga perdagangan," katanya.

Rektor terpilih Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga sepakat keempat kementerian koordinator dipertahankan oleh Presiden Jokowi. Hanya saja, kewenangan menko harus ditambah, yakni bisa mengevaluasi jajaran menteri yang berada di bawah koordinasinya. Pasalnya, selama ini ada menteri yang hanya mengirim eselon I untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh menteri koordinator.

"Menteri koordinator harus punya wibawa, sehingga saat rapat koordinasi yang datang menterinya, bukan dirjen," kata Ari.

Pengamat komunikasi politik Arif Susanto mengemukakan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberi kewenangan kepada presiden dengan pertimbangan DPR untuk mengubah nomenklatur kementerian, terutama demi meningkatkan kinerja pemerintah. Artinya, perubahan-perubahan tidak dapat dilakukan secara sporadis dan reaksioner, tetapi penuh pertimbangan dan berkelanjutan.

"Pemerintah Jokowi-JK sebelumnya telah mengubah beberapa nomenklatur kementerian, tetapi koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada kementerian dimaksud masih belum optimal. Optimalisasi tersebut patut menjadi prioritas dibandingkan mengubah dan membentuk kementerian baru yang membutuhkan adaptasi lebih lanjut," kata Arif kepada Beritasatu.com, Sabtu (12/10/2019).

Arif berpandangan kementerian koordinator masih dibutuhkan untuk mempermudah sinkronisasi antarkementerian. Keberadaan menko akan memudahkan presiden mengorkestrasi kabinet. "Sayangnya, tidak satu pun di antara kementerian koordinasi yang bekerja optimal dalam lima tahun terakhir. Ini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintahan mendatang," jelas Arif yang menjadi analis politik pada Exposit Strategic.

Senada dengannya, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menyatakan UU Kementerian negara memang tidak mewajibkan presiden membentuk kementerian koordinator, tetapi diperbolehkan membentuknya untuk sinkronisasi dan koordinasi. Sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh menteri senior cukup berhasil, sehingga perlu dipertahankan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tak perlu banyak berubah. Sebab, perombakan nomenklatur kementerian akan menjadi beban baru.

Menurutnya, prioritas Presiden Jokowi lima tahun mendatang adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga keberadaan Kemko PMK menjadi sangat penting. "Kalau mau meningkatkan SDM, tentu Kemko PMK harus dimaksimalkan kinerjanya. Peran Kemko PMK menjadi sangat sentral dalam peningkatan SDM," ujar Hendri di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Selain Kemko PMK, Kemko Kemaritiman juga penting, karena sektor maritim Indonesia harus terus dikembangkan demi memajukan perekonomian nasional. Sektor maritim mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang luar biasa.

Kemko Polhukam dan Kemko Perekonomian juga perlu dipertahankan. "Presiden Jokowi harus memilih orang-orang yang kredibel untuk menduduki empat jabatan tersebut," katanya. 

5 Prioritas 
Direktor Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menyatakan Presiden Jokowi mempunyai lima skala prioritas untuk Indonesia pada periode kedua kepemimpinannya. Kelima strategi itu mencakup infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tepat sasaran. Kelima prioritas tersebut sepatutnya ditopang penguatan struktur kabinet.

Sirojudin merespons positif wacana perubahan nomenklatur sejumlah kementerian. Misalnya Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan akan masuk ke Kemlu. Kemlu selama ini hanya fokus pada diplomasi dan kultural. Kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri memiliki atase, tetapi tugasnya sekadar urusan diplomatik. Artinya, para atase tidak cukup agresif dan proaktif membangun kerja sama perdagangan internasional.

“Perubahan nomenklatur menjadi Kemlu dan Perdagangan Internasional menegaskan prioritas Pak Jokowi untuk menggunakan jalur diplomasi internasional kita sebagai bagian tidak terpisahkan dengan diplomasi perdagangan. Saya kira ini penting dan strategis,” tegasnya.

Sirojudin juga mengusulkan dibentuk Kementerian Investasi dan Perindustrian. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Dengan demikian diharapkan strategi industri dan investasi pada akhirnya akan terbangun. Wilayah-wilayah koordinasi yang dahulu terhambat akibat induk kelembagaan dapat diatasi melalui integrasi tersebut.

Lebih jauh dikatakan, lembaga pendidikan keagamaan yang kini berada di bawah Kementerian Agama (Kemag) semestinya masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Tujuannya supaya tidak ada dualisme pendidikan yang selama ini menimbulkan persoalan.

“Ada gap kualitas yang besar antara sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kalau bisa Kementerian Pendidikan itu menaungi semua jenis pendidikan formal, termasuk yang ada di Kementerian Agama,” katanya.

Demikian juga dengan perguruan tinggi yang ada di bawah Kemag, dialihkan ke Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). "Perguruan tinggi kan juga ada tuh di Kementerian Agama. Seharusnya itu digabung juga ke Kemristekdikti supaya ada standardisasi kualitas dan standardisasi dukungan di semua sektor pendidikan yang disediakan pemerintah," katanya.

Peningkatan kualitas pendidikan, lanjutnya, menjadi prasyarat utama menciptakan SDM Indonesia yang unggul. “SDM kita enggak mungkin bagus, kalau pengembangan pendidikannya terpisah. Kementerian Agama cukup urus agama saja,” katanya.

Sirojudin juga menyoroti keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Kementerian ini perlu mempunyai kewenangan penuh terhadap birokrasi nasional. “Kementerian PAN dan RB jangan hanya urus pegawai negeri saja, seharusnya sampai ke desa dan lurah. Jadi fungsi organisasi desa contohnya, bukan di Kementerian Dalam Negeri lagi, biar ada di Kementerian PAN dan RB," katanya.

Lebih jauh, dia berharap Kemko Kemaritiman perlu dipertahankan jika pemerintah memandang penting sektor maritim sebagai penopang ekonomi nasional. Perdagangan internasional juga sangat tergantung pada seberapa kuat penguasaan teritorial laut oleh Indonesia. “Maritim itu salah satu rumpun kebijakan dan rumpun ekonomi yang serius. Saya kira dalam lima tahun terakhir itu belum maksimal,” katanya.

Tokoh
Direktur Indostrategi sekaligus analis politik, Arif Nurul Imam menyebut nama sejumlah tokoh yang pantas menduduki posisi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Menko polhukam itu kan tidak harus orang militer, tetapi biasanya militer. Mungkin kalau dari militer ada Pak Moeldoko. Pak Budi Gunawan (kepala Badan Intelijen Negara, Red) juga bisa. Dari kalangan profesional pun tidak ada masalah, tetapi berat secara politik,” katanya. 

Untuk jabatan menteri dalam negeri, lanjutnya, nama Tjahjo Kumolo masih layak dipertahankan. Di luar itu ada nama mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo.

Kursi menteri pertahanan kemungkinan tetap diisi tokoh militer. “Kalau Partai Gerindra masuk kabinet, bisa jadi Pak Prabowo. Kalau orang sipil (yang menjadi menteri pertahanan, Red) tetap tidak sebanding dengan militer,” ucap Arif.

Jabatan menteri luar negeri kemungkinan tetap dipegang Retno LP Marsudi, karena kinerjanya selama lima tahun mendapat apresiasi banyak pihak. Demikian juga dengan sosok Pratikno yang berpeluang besar kembali menjabat menteri sekretaris negara. “Bu Retno mungkin tetap menlu. Kinerja beliau baik-baik saja. Mensesneg juga masih Pak Pratikno,” kata Arif.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra dinilai berpeluang menduduki pos menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham).

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi layak dipertimbangkan menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Untuk jabatan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), Arif menyatakan sebaiknya berasal dari generasi muda yang mempunyai pengetahuan luas di bidang teknologi informasi.






Sumber: Suara Pembaruan