Basarah Bantah Skenario Amendemen UUD Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Basarah Bantah Skenario Amendemen UUD Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri), dan, Ahmad Basarah (kanan) memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Sabtu, 12 Oktober 2019 | 15:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, memastikan sama sekali tidak ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang di konstitusi sudah diatur maksimal dua periode atau 10 tahun.

"Tak ada itu. Tak ada itu," kata Basarah, Jumat (11/10/2019).

Hal itu disampaikan Basarah menjawab wartawan menyangkut masifnya tuduhan di media sosial bahwa Presiden Joko Widodo berkepentingan terhadap amendemen UUD 1945 yang akan dilaksanakan, yakni ingin memperpanjang kekuasaan lebih dari dua periode. Pernyataan Basarah itu sekaligus mengeliminasi tuduhan tak bertanggung jawab itu.

Sebagai parpol pengusung Jokowi, PDIP tegas hanya mengarahkan amandemen terbatas UUD 1945 terkait pasal mengenai wewenang MPR untuk menetapkan Haluan Negara demi memastikan perkembangan ekonomi Indonesia 50-100 tahun ke depan berdasarkan cetak biru yang disepakati bersama.

"Di luar itu kami tidak akan setuju kalau ada usulan merubah pasal-pasal lain. Apalagi menyangkut pasal 6a tentang tata cara pemilihan presiden. Hadirnya Haluan Negara ini tidak berarti bahwa presiden harus kembali dipilih oleh MPR," kata Basarah.



Sumber: BeritaSatu.com