Nasdem Usulkan Pembahasan Ulang RUU KUHP

Nasdem Usulkan Pembahasan Ulang RUU KUHP
Ilustrasi rapat paripurna DPR. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / JAS Sabtu, 12 Oktober 2019 | 16:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sempat dibahas DPR telah menuai penolakan berkepanjangan dari masyarakat. Alasannya, ada sejumlah poin krusial yang masih dianggap tidak memberikan rasa keadilan dan justru mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mendesak agar RUU KUHP dibahas ulang atau di-review secara total. Keinginan tersebut disampaikan setelah pihaknya telah menyerap aspirasi dan kegundahan yang cukup besar dari masyarakat.

"Memang ada beberapa pandangan dari Fraksi untuk membahas poin-poin kontroversial yang menjadi sorotan publik. Tapi setelah mempelajari dan mengkaji, kami minta RUU KUHP dibahas ulang secara keseluruhan," kata Taufik Basari, di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Nasdem sendiri mencatat ada beberapa masalah mendasar dari RUU KUHP sehingga patut untuk dibahas ulang secara menyeluruh. Yang utama adalah terkait ketegasan asas legalitas.

"Kita lihat yang pertama soal ketegasan asas legalitas. Dalam teori hukum, asas hukum pidana adalah asas legalitas. Asas di mana tidak ada hukum pidana, kalau belum ada aturan yang mengaturnya," ucapnya,

Namun, lanjut Taufik, di Pasal 2 dalam RUU KUHP membuat ruang hukum lain yakni hukum lokal dan hukum adat. Karena ada tafsir hukum lain, akhirnya menimbulkan multitafsir dari implementasi dari pasal-pasal yang ada. Sedangkan dalam hukum pidana harus tunggal dan jelas, tidak boleh ada ruang debat di dalamnya.

Bahkan, dalam rangkaian kegiatan diskusi bertema RUU KUHP dan Restorasi Hukum di Indonesia, itu dibeberkan, bahwa RUU KUHP terdapat semangat untuk menjadikan hukum pidana menjadi solusi dari semua hal.

Padahal tidak semua bisa diselesaikan dengan pidana, dalam artian harus ada ruang penyelesaian masalah yang tidak harus berorientasi pada hukum pidana.

Selanjutnya, dalam RUU KUHP dinilai ada potensi kriminalisasi yang berlebihan. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak jadi delik pidana, didorong untuk masuk ke dalam delik pidana. Pada akhirnya semangat untuk mengganti hukum kolonial dengan hukum baru justru lebih kolonial dari hukum kolonial.

Untuk memuluskan niat membahas ulang secara total RUU KUHP tersebut Partai Nasdem pun akan melakukan komunikasi dengan partai lain. Nasdem akan melakukan lobi politik agar RUU KUHP tidak dipaksakan pengesahannya.



Sumber: BeritaSatu.com