Presiden Tidak Bisa Ditekan untuk Terbitkan Perppu KPK

Presiden Tidak Bisa Ditekan untuk Terbitkan Perppu KPK
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR, Firman Subagyo. ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / FMB Minggu, 13 Oktober 2019 | 18:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai negara hukum, upaya menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat tidak tepat. 

“Bernegara itu kan punya aturan. Aturannya adalah aturan hukum, itu lah bentuk kehadiran negara untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan dan negara,” kata Politikus Partai Golkar, Firman Subagyo.

Hal itu disampaikan Firman, Minggu (13/10/2019). “Tidak bisa menggunakan pola-pola penekanan-penekanan yang di luar sistem, karena kalau itu dituruti, maka ini akan menjadi parlemen jalanan. Oleh karena itu daripada koridor konstitusi itu adalah menggugat di Mahkamah Konstitusi,” ujar Firman.

Firman menyatakan, penekanan sejumlah elemen kepada presiden mengeluarkan perppu juga tidak tidak dibenarkan konstitusi. “Kalau semuanya kemudian diobrak-abrik dengan cara tekanan-tekanan demo-demo begini, ya tentunya tidak tepat, ini akan merusak sistem demokrasi kita,” ucap Firman.

Firman pun menyebut, “Koridornya adalah silakan nanti ketika sudah 30 hari, otomatis jadi undang-undang, maka silakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Presiden kan juga dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan undang-undang KPK ini kan ada masukan-masukan dari rakyat.”

Di sisi lain, mantan anggota Badan Legislasi DPR tersebut menjelaskan, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK sangat penting. Izin penyadapan dari Dewas suatu keniscayaan. Dengan begitu, fungsi penyadapan KPK tidak dijadikan alat politik.

“Contohnya ketika (mantan ketua KPK) Abraham Samad melakukan penyadapan Pak Budi Gunawan, ternyata kan dia (Abraham) punya interest (kepentingan) mau jadi wakil presiden. Ketika dia enggak jadi wakil presiden, maka sadapannya Pak Budi dibuka kemana-mana. Nah ini yang enggak boleh,” tegas Firman.



Sumber: Suara Pembaruan